Esposin, KLATEN – Pemkab Klaten mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah pada anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024. Dalam ajang tersebut Pemkab Klaten meraih kategori informatif.

Penghargaan diterima Sekda Klaten, Jajang Prihono, pada malam penganugerahan KIP Jateng Awards 2024 di Patra Semarang Hotel, Senin (9/12/2024). Pada penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024, Pemkab Klaten berhasil meraih nilai 94,84. N

ilai itu meningkat dibandingkan pencapaian 2023 di mana Pemkab Klaten meraih nilai 92,06 dengan predikat informatif.

Sekda Klaten, Jajang Prihono menyampaikan penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja sama seluruh lini di organisasi Pemkab Klaten. Hal tersebut merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Klaten.

"Penghargaan ini merupakan kerja keras seluruh OPD dan komitmen bersama demi memenuhi hak masyarakat atas informasi dan pelayanan yang transparan dan akuntabel," kata Jajang berdasarkan keterangan tertulis dari Diskominfo Klaten.

Jajang juga meminta seluruh jajaran Pemkab untuk tidak berpuas diri atas capaian itu. Meski sudah meraih predikat informatif, Jajang meminta agar capaian itu dipertahankan dan terus ditingkatkan.

"Terus tingkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik Pemkab Klaten. Jangan hanya puas dengan capaian saat ini," ungkapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten, Aris Pramana, mengungkapkan salah satu inovasi yang digulirkan di Klaten yakni penilaian semua badan publik yang ada di Kabupaten Bersinar.

Penilaian dilakukan oleh tim di tingkat kabupaten. “Temanya seperti penilaian yang dilakukan komisioner provinsi ke kabupaten/kota,” kata Aris saat ditemui di Diskominfo Klaten, Kamis (12/12/2024).

Aris menjelaskan penilaian keterbukaan informasi badan publik tingkat kabupaten itu tak hanya dilakukan ke semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Klaten. Beberapa desa ikut dinilai untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi yang sudah dilakukan.

Aris mengungkapkan penilaian di tingkat kabupaten itu dilakukan untuk menjaga komitmen pelayanan ke masyarakat terutama terkait keterbukaan informasi publik.

“Harapannya dari entah itu medsos atau kanal pengaduan bisa ditangani dengan cepat. Jadi masyarakat lebih paham, lebih tahu kondisinya kabupaten ini seperti apa. Dari penilaian tadi, untuk tingkat OPD, kami ikutkan menjadi penilaian untuk mendapatkan TPP [tambahan penghasilan]. Jadi beberapa indikatornya TPP salah satunya terkait keterbukaan informasi publik. Insyaallah kegiatan ini akan kami pertahankan dan untuk tingkat desa akan diperluas ke seluruh desa,” jelas Aris.