TRIBUNNEWS.COM - Israel menyatakan akan tetap menduduki zona penyangga di Dataran Tinggi Golan di Suriah, setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan oleh oposisi bersenjata pada 8 Desember lalu.

"Penempatan ini merupakan tindakan sementara hingga pasukan yang berkomitmen pada perjanjian 1974 terbentuk dan keamanan di perbatasan kita terjamin," bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (12/12/2024).

Israel mengklaim keputusan itu adalah tindakan untuk membela diri dari kemungkinan serangan oposisi bersenjata lain di Suriah yang dicurigai akan menduduki zona tersebut.

"Runtuhnya rezim Suriah telah menciptakan kekosongan di perbatasan Israel dan di zona penyangga yang ditetapkan berdasarkan perjanjian pelepasan diri tahun 1974," lanjutnya.

Israel mengatakan mereka akan mencegah kemungkinan serangan dari oposisi Suriah, seperti Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 di perbatasan Gaza.

"Israel tidak akan membiarkan kelompok-kelompok Jihadis mengisi kekosongan tersebut dan mengancam akan melakukan serangan seperti yang terjadi pada 7 Oktober (2023) terhadap permukiman Israel di Dataran Tinggi Golan," tambahnya.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein menekankan bahwa Israel harus mengambil alih kendali di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan untuk melindungi negaranya.

"Hal itu diperlukan untuk alasan pertahanan karena adanya ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok jihad yang beroperasi di dekat perbatasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein di X.

"Israel akan terus bertindak untuk membela diri dan menjamin keamanan warganya sebagaimana diperlukan," lanjutnya.

Pernyataan terbaru Israel muncul setelah Prancis, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara Arab menuntut Israel untuk menarik pasukannya dari zona penyangga, seperti diberitakan TASS.

Kementerian luar negeri Prancis menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian pelepasan tahun 1974 yang menetapkan zona penyangga yang dipatroli oleh PBB di Dataran Tinggi Golan.

"Prancis meminta Israel untuk menarik diri dari zona tersebut dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah," kata juru bicara kementerian luar negeri Prancis pada hari Rabu (11/12/2024).

Pada akhir pekan lalu, Netanyahu menyatakan perjanjian itu batal demi hukum.

Perdana Menteri Israel itu lalu memerintahkan pasukan Israel untuk merebut zona penyangga serta titik-titik strategis di luarnya, seperti diberitakan Barrons.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)