Esposin, JAKARTA — Real Estate Indonesia (REI) mengharapkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap dilanjutkan dan dimulai pada awal tahun 2025.

“Harapan kami, apa yang sudah bagus, yaitu FLPP untuk MBR itu tetap dilanjutkan. Targetnya 220 ribu-300 ribu tahun depan, segera dilanjutkan dan dimulai di awal tahun. Selalu tahun-tahun [yang lalu] itu mulanya [program FLPP] 2-3 bulan sampai bahkan 5 bulan [dari sejak awal tahun],” ujar Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganienya dalam acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan” di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Hingga kini, dia menyatakan ada 5.600 anggota pengembang REI di seluruh Indonesia. Berdasarkan jumlah tersebut, 80 persen di antaranya adalah pengembang MBR, yang berarti mayoritas bukan dari pemain-pemain besar seperti Ciputra atau Summarecon.

“Jadi, jangan anggap REI itu kalau ngomong mewakili Agung Podomoro, Agung Sedayu, Ciputra juga. 80 persen anggota kami adalah pengembangan MBR,” ujar Wakil Ketua REI.

Karena itu, dia mengharapkan agar program FLPP untuk MBR tetap dilanjutkan pada tahun mendatang.

Di sisi lain, pihaknya memiliki 20 persen anggota pengembang komersial yang menjual rumah di atas Rp180 juta hingga Rp20 miliar. Walaupun berjumlah sedikit, golongan ini perlu didukung karena mereka telah terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Yang mau bangun kota-kota di seluruh Indonesia adalah anggota REI. Bangun rumah, bangun hotel, bangun pusat perbelanjaan, bangun kawasan industri, bangun office tower, itu semua anggota REI,” kata Ganie.

Di sisi lain, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tegaskan komitmen untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah setiap tahun presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi sekali program 3 juta rumah per tahun ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Menurutnya, tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara mengatasinya masih tetap sama.

“Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog. Kami dari REI komit mendukung program yang sangat mulia ini,” ujar Joko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Dia menambahkan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14 juta-17 juta orang.

Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Joko, karena memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sektor properti jelas memiliki dampak besar bagi bergeraknya perekonomian. Sebagai bisnis padat karya, sektor properti mampu menyerap banyak tenaga kerja yaitu hampir 13 juta-19 juta orang. Dengan kontribusi yang cukup strategis itu, maka industri properti sangat-sangat pantas menjadi tulang punggung (backbone) utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Termasuk untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen per tahun untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Sektor properti dan di dalamnya perumahan akan bertindak sebagai pengungkit perekonomian nasional sesuai dengan paradigma yang diusung propertinomic,” katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo mmenyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk “menghidupkan” kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah yang secara terperinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

Menurut dia, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.