ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp2.701,4 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung program-program pemerintah.

"Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2024) seperti dilansir dari Antara.

Dia lantas merinci, anggaran paling tinggi dialokasikan untuk belanja pendidikan sebesar Rp724,3 triliun.

Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

“Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikann beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

“Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.