Esposin, KARANGANYAR-Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperketat monitoring penyebaran paham terorisme di ruang cyber. Hal itu mengemuka dalam Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama Indonesia di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu (11/12/2024).

Selain itu juga terus melakukan pemantauan terhadap kelompok jaringan terorisme. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi tindakan radikal dan terorisme selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Ketua BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan monitoring penyebaran paham terorisme di ruang cyber dilakukan dengan memantau konten-konten yang berafisiliasi paham demokrasi anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di media sosial. 

"Kalau ditemukan ada konten seperti itu akan kami lakukan pemutusan akses. Kami tentu koordinasi dengan Kementrian Kominfo untuk melakukan take down ini agar penyebaran paham radikalisme bisa direduksi," kata dia di sela 

Dialog yang digelar BNPT ini dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti dan Sugiat Santoso. 

Eddy mengatakan bersama aparat terkait melakukan pemantauan kelompok jaringan terorisme. Selama 10 tahun terakhir, setidaknya ada 2.000 mantan narapidana terorisme (Napiter) yang tersebar di seluruh Indonesia. BNPT bersama dengan berbagai lembaga, terus bekerja dengan prinsip kolaborasi, dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Termasuk bersama aparat hukum intelegen, aparat pemerintah daerah sampai ke level desa. 

"Jadi itu yang dikuatkan, dan kita lakukan upaya mitigasi, pencegahan, supaya ini tidak ada ancaman saat Natal dan Tahun Baru. Kontek pencegahan, itu ada tiga yakni kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi," kata dia.

Dalam kesempatan ini, dia mengatakan BNPT menggelar Dialog Kebangsaan yang dihadiri Komisi XIII DPR RI berkolabarasi dengan Pemkab Karanganyar dan diikuti peserta dari pemuka agama, penghayat kepercayaan dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan komitmen negara hadir dalam memelihara sesuai dengan Nawacita Presiden Prabowo Subianto yakni memperkokoh ideologi demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian Nawacita dalam memperkuat toleransi beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu dialog kebangsaan dengan menghadirkan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mencegah radikalisme dan terorisme. Dimana dalam UU Nomor 5 tahun 2018, pemerintah wajib melakukan pencegahan. 

"Kegiatan ini untuk menjaga kehidupan kerukunan umat beragama, maupun menciptakan kehidupan toleransi antar umat beragama. Agar nilai-nilai budaya Indonesia, apalagi ideologi Pancasila, ini terus menjadi rujukan sebagai sumber hukum dalam kita melangsungkan hidup bermasyarakat dan bernegara," katanya.

BNPT terus melakukan berbagai upaya pencegahan tindakan terorisme. Di antaranya dengan menumbuhkembangkan, memperkokoh idelogi Pancasila sejak dini, dari masyarakat kota sampai desa. 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR  Rinto Subekti mengatakan sebagai mitra BNPT, mengapresiasi program yang dilaksanakan di Karanganyar ini. Dialog kebangsaan ini untuk menjalin lintas persaudaraan antar agama. 

"Sebagai wakil rakyat kita mengapresiasi ini, dan kita siap mendukung membantu secara konkrit, bukan hanya disini saja, tapi di seluruh Indonesia," katanya.

Terkait penguatan legislasi maupun penguatan budgeting, Komisi XIII siap memberikan dukungan penuh. Karena ini penting sebagai bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI. "Kalau idelogi Pancasila kuat dan semangat toleransi antar penduduk juga kuat, maka keutuhan NKRI akan terjaga," katanya.