Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 di Universitas Sebelas Maret (UNS) yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PWNU) Jawa Tengah meneguhkan peran NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.

NU berkomitmen menguatkan masyarakat sipil menghadapi tantangan global, sosial, dan geopolitik terkini. NU juga berkomitmen melanjutkan gerakan dan pemikiran Gus Dur. 

Gerakan dan pemikiran Gus Dur itu berfokus pada pemberdayaan masyarakat sipil serta mendorong agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat masyarakat yang mandiri, kritis, dan berdaya, terutama untuk seluruh nahdliyin. 

NU berkomitmen membangun masyarakat yang partisipatif, tidak bergantung pada negara, dan menghidupkan kembali gerakan serta pemikiran yang mengedepankan keseimbangan antara intelektual dan ulama.

Semangat dan salah satu kesimpulan Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 di Universitas Sebelas Maret (UNS) yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PWNU) Jawa Tengah itu tentu bisa ditarik ke lingkup yang lebih luas, ke lingkup masyarakat sipil negeri ini yang mencakup semua, bukan hanya Nahdlatul Ulama.

Membangunkan kekuatan masyarakat sipil menjadi kebutuhan penting ketika demokrasi yng dijalankan di negeri ini menunjukkan kemunduran dan masuk ke taraf demokrasi yang cacat atau flawed democracy. 

Dalam beberapa tahun terakhir kekuatan masyarakat sipil negeri ini melemah dan terfragmentasi, Pada saat yang sama indeks demokrasi Indonesia menurun. Melemahnya demokrasi dapat menimbulkan berbagai dampak serius secara sosial, politik, dan ekonomi. 

Laporan Democracy Index 2023: Age of Conflict yang dirilis the Economist Intelligence Unit (EIU) memosisikan Indonesia di peringkat ke-56 dengan skor 6,53, turun dua tingkat daripada tahun 2022 (skor 6,71). 

Pengukuran indeks demokrasi EIU meliputi lima dimensi, yakni proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dengan skor tersebut, demokrasi Indonesia masuk dalam kategori cacat (flawed democracy). 

Kondisi yang sama ditunjukkan oleh data Freedom House yang menunjukkan nilai indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024. Lembaga yang berbasis di Amerika Serikat tersebut mencatat sejumlah isu kunci, salah satunya terkait politik dinasti yang dilancarkan dengan berbagai “siasat”.

Partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil adalah elemen penting demokrasi. Ketika tiga elemen ini kuat, mendapatkan ruang seluasnya, demokrasi berkualitas. Pada konteks inilah kesimpulan Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 yang diselenggarakan Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menemukan relevansi. 

Meningkatkan lagi kualitas demokrasi kita meniscayakan peran aktif masyarakat sipil lewat berbagai organisasi dan pergerakan untuk mewujudkan partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. 

Ini harus diwujudkan di tingkat daerah (kabupaten/kota) hingga tingkat nasional. Keberdayaan masyarakat sipil akan meningkatkan kualitas pemilu dan pluralisme serta keberfungsian pemerintahan.