Kejadian itu membuat akses dari dan menuju PLTU Labuan terhambat, sehingga hal ini bisa berdampak pada aktivitas produksi.
 
Praktis, peristiwa itu menjadi pelajaran bagi pelaku usaha pelayaran untuk meningkatkan keselamatannya.

Ketua DPD Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) Banten, Khoirul Umam menyarankan agar Shipper PLTU Labuan menggunakan kapal yang lebih besar setara Mother Vessel (MV). Pasalnya, cuaca buruk sekitar pantai selatan tidak bisa diprediksi.

“Salah satu penanggulangannya, Shipper PLTU Labuan harus menggunakan MV dengan kapasitas 50.000 MT ke atas karena kalau cuaca buruk seperti sekarang membahayakan kapal,” kata Umam dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 9 Desember 2024.

Lanjut dia, PLTU Labuan sebaiknya bekerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang atau Provinsi Banten.

“Pemerintah Provinsi Banten memiliki BUMD Banten Global Development (BGD) yang bisa bekerja sama dengan PLTU Labuan atau Indonesia power sebagai penyedia sea port untuk Anchorage Mother Vessel. Nantinya dari Mother Vessel dilakukan pembongkaran secara ship to ship agar suplai batu bara ke PLTU Labuan tetap berjalan,” imbuh Umam yang juga seorang pengusaha di bidang pelayaran.

Masih kata Umam, kejadian serupa juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, kapal tongkang yang bermuatan batu bara terdampar dan pecah di sekitar Labuan, Pandeglang.

Akibatnya, di samping mencemari lingkungan, suplai batu bara ke PLTU Labuan terkendala. Sedangkan PLTU tidak boleh terhenti suplainya untuk kebutuhan listrik masyarakat luas. 

“Diharapkan Pemerintah Provinsi Banten juga turut serta untuk mencari solusi dengan kejadian seperti ini, sehingga tidak berdampak luas bagi suplai energi listrik di Banten,” pungkas Umam.