Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai pelayanan berbasis elektronik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sudah selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU," ujarnya saat menghadiri pembukaan rapat kerja teknis layanan AHU di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Terkait hal itu, Agtas meminta Ditjen AHU segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," imbuhnya.

Menurut Agtas, saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.

“Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sedangkan yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," tegas dia.

Terkait perizinan badan usaha, lanjut Agtas, pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan berkolaborasi melalui sistem online single submission (OSS). Menurut dia, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung ter-connected. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi," ungkap dia terkait Ditjen AHU.

Agtas menegaskan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan warga negara asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini, kata dia, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besar.

"Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) AHU Widodo menyatakan sepanjang 2024, Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis, baik internasional maupun regional.

"Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelasnya.

Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, pada tingkat regional, Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari US$ 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

"Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan," pungkas Widodo.