Sentimen
Undefined (0%)
9 Des 2024 : 10.26
Informasi Tambahan

Kab/Kota: bandung, Boyolali

Tokoh Terkait

Wamenkop Dorong Koperasi Punya Pabrik Pengolahan Sendiri, Ini Alasannya

9 Des 2024 : 10.26 Views 11

Espos.id Espos.id

Wamenkop Dorong Koperasi Punya Pabrik Pengolahan Sendiri, Ini Alasannya

Esposin, BANDUNG--Pemerintah akan mendorong koperasi untuk memiliki pabrik pengolahan sendiri demi bisa masuk ke sektor industri sekaligus menyukseskan program rebranding bagi generasi muda.

"Koperasi memang kurang rebranding, tentu dalam hal itu kita harus bisa sosialisasi ke generasi muda, tapi itu akan bisa berjalan efektif sekiranya bisa didorong juga koperasi sebagai badan usaha masuk sektor industri, punya pengolahan sendiri," kata Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono Minggu (8/12/2024), di Bandung.

Ferry menambahkan hal itu untuk mengantisipasi adanya produk koperasi yang tidak terserap hingga menyebabkan kerugian seperti kejadian di Boyolali, Jawa Tengah, di mana susu produksi peternak di sana tidak terserap industri pengolahan susu.

"Kami minta supaya sekarang saatnya koperasi punya pabrik pengolahan susu sendiri, ini contoh Kementerian Koperasi mendorong koperasi masuk ke sektor industri, kalau itu terjadi kalangan generasi muda enggak usah pakai influencer-influencer, pasti akan menjadikan koperasi ketika masuk ke industri akan menjadi pilihan dan alternatif kegiatannya," ujar dia.

Menurut Ferry, untuk pengembangan koperasi juga, pemerintah akan membentuk satuan kerja yang bisa mengkaji dan mengevaluasi impor khususnya pangan yang punya dampak besar pada masyarakat.

"Termasuk di dalamnya susu dan yang lain-lainnya. Karena kan kalau lihat impor yang dilakukan oleh kita sekarang relatif cukup besar dan menjalankan apa yang diinginkan oleh Presiden soal swasembada, itu artinya kita harus mengurangi impor dan menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, terkait adanya wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Ferry mengatakan pihaknya mengusulkan agar hal itu tidak ditetapkan saat ini mengingat belum stabilnya perekonomian.

"Kami usulkan supaya jangan ditetapkan sekarang lah, sebaiknya ditunda dulu, dicarikan sumber-sumber lain yang memungkinkan bisa punya sumber penerimaan negara," pungkasnya.

Sentimen: neutral (0%)