loading...

Acara peluncuran Demokrasi Digital di Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024). FOTO/RAKHMATULLOH

JAKARTA - Demokrasi Digital , organisasi nonprofit yang fokus untuk melindungi kualitas demokrasi resmi diluncurkan, Sabtu (7/12/2024). Tiga orang ditunjuk sebagai advisor, yakni Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira.

Titi Anggraini seorang pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), dengan pengalaman penelitian lebih dari 23 tahun. Sedangkan, Meidy merupakan CEO Nodeflux, perusahaan pionir di bidang Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Sedangkan, Emmy Samira merupakan Praktisi Media dan Strategi Pemerintahan, yang aktif lebih dari 10 tahun.

"Ketiganya memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, namun memiliki perhatian yang sama, terutama demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia," kata Pendiri Demokrasi Digital, Stela Nau di Dia.lo.gue, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

Demokrasi Digital berangkat dari keresahan dan keingintahuan bagaimana teknologi mempengaruhi kualitas partisipasi publik di ekosistem yang sudah semakin hybrid. Dia melihat ruang online dan offline bukan lagi menjadi dua ekosistem yang berbeda, tetapi sudah menjadi satu realitas dalam kehidupan manusia.

Dunia digital, menurut Stela, telah mempengaruhi pilihan hidup masyarakat sehari-hari. Termasuk di antaranya, di bidang sosial, budaya, hingga politik. Mengacu data di 2024, 74% masyarakat di dunia termasuk Indonesia, tidak percaya dengan kualitas wakil rakyat yang mereka pilih.

"Hampir lebih dari setengah populasi warga di 24 negara merasa tidak ada atau mungkin hanya satu partai politik yang bisa mewakili kepentingan mereka," tutur Stela.

Di kesempatan ini, Advisor Demokrasi Digital, Titi Anggraini menekankan bagaimana demokrasi membutuhkan adanya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan bernegara.

Hal itu diperlukan untuk memastikan agar hak-hak dasar warga negara bisa terpenuhi dengan baik serta prosedur dan norma dalam suatu negara hukum juga diberlakukan secara setara bagi setiap warga negara.

"Karenanya, demokrasi Indonesia menjadi sangat penting untuk terus dibincangkan khususnya di era teknologi saat ini. Teknologi yang berkembang amat pesat bisa berkontribusi besar dalam memperkuat aktivisme warga dalam suatu sistem demokrasi," ucap Titi.

Melalui pemanfaatan teknologi secara tepat, kata Titi, keterlibatan dan partisipasi warga dapat lebih bermakna. Penggunaan teknologi bisa memfasilitasi dialog secara lebih partisipatoris dan substansial, aksesibilitas pada informasi dan pembuatan kebijakan yang lebih inklusif, serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang makin kuat.