FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo masih jadi tanda tanya bagi banyak pihak.

Pasalnya, biaya per siswa hanya Rp10.000. Hal itu memantik chef Devina Hermawan untuk memberi saran. Dia menyebut dua butir telur dan 1 kotak (kecil) susu UHT sebagai solusi konkrit.

"Solusi konkrit anggaran makan bergizi Rp 10.000 per anak: 2 butir telur dan 1 susu UHT. Kenapa? 1. Telur merupakan sumber protein dan nutrisi terbaik dan termurah. No debat!," tulis Devina melalui cuitannya di akun media sosial X, @hermawan_devina.

Menanggapi cuitan itu, ahli gizi Hafizha Anisa menyebut bahwa saran dari sang chef tidak tepat disebut makan bergizi gratis yang sesua standar, tetapi hanya cocok disebut makanan tambahan anak.

"Nah, kalo ini disebut PMT-AS ya. Pemberian makanan tambahan anak sekolah. Sama dengan yang dilakukan jaman Pak Harto, Pak SBY, & Pak Anies di Jakarta," ujar Hafizha, melalui akun @hafizha_anisa di X, dikutip Kamis (5/12/2024).

Hafizha beralasan, kalori yang tersedia dari menu yang disarankan tersebut tidak sesuai dengan standar school meal.

"Karena kalorinya hanya makanan tambahan, bukan makan utama. School meal ada standar, ga boleh sembarang klaim jadi program makan di sekolah," tegasnya.

"Intinya sih program makan siangnya Pak Prabowo akan sangat sulit direalisasikan," balas warganet di kolom komentar cuitan itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak sebagai harga rata-rata.

"Ya rata-rata, kan pak presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan kan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Dadan menjelaskan harga itu diambil setelah melakukan uji coba program selama 11 bulan.

Lalu, hasil dari uji coba di Pulau Jawa mendapatkan di harga tersebut.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Setelahnya, Dadan menyampaikan pemerintah akan melakukan uji coba di luar Pulau Jawa mulai dari Aceh hingga Papua pada bulan ini.

Ia menyebut kini petugas mereka tengah bersiap untuk terjun langsung melaksanakan uji coba program.

"Ada yang turun ke Palembang, ada yang turun ke Merauke dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing," ucapnya.

Dadan pun menyebut sejauh ini program itu tak mengubah APBN. Ia menyampaikan program itu masih akan tetap menelan biaya yang telah ditentukan di APBN yakni sebesar Rp71 triliun.

"Ya APBN resminya itu Januari. Kita akan uji coba di Desember ini di 150 titik seluruh Indonesia. Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa? di Maluku berapa? di Ternate berapa? di Manado berapa? di NTT berapa?" ujarnya. (bs-sam/fajar)