Esposin, SOLO-Kinerja DPRD Kota Solo sekira empat bulan terakhir mendapat sorotan tajam menyusul kegagalan pembahasan Rancangan APBD Solo 2025 sesuai jadwal pada akhir November.

Terlebih belum ada kepastian RAPBD Solo 2025 dapat diselesaikan pada akhir Desember 2024, sesuai arahan dari Kemendagri. Padahal awal tahun depan sudah masuk tahun anggaran baru.

Demikian salah satu benang merah diskusi publik bertajuk Gagal Sahkan RAPBD TA 2025, DPRD Kota Solo Makan Gaji Buta? di Kelana Coffee Manahan, Solo, Jumat (6/12/2024).

Tampil sebagai narasumber diskusi yaitu Dosen Hukum Tata Negara UNS Solo, Prof.Sunny Ummul Firdaus; Dosen Fakultas Hukum UNS DR. Waluyo; dan eks legislator Solo, Ginda Ferachtriawan.

Inisiator diskusi, Guntur Wahyu Nugroho, saat diwawancara, mengatakan poin yang muncul dalam diskusi sangat kuat untuk mendorong para legislator Karangasem meningkatkan kinerja.

Pertarungan politik yang terjadi di antara fraksi-fraksi yang ada, jangan sampai membahayakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Solo. Aspirasi itu disampaikan sejumlah peserta diskusi.

“Akhirnya kita akan tersandera karena program-program dalam proyek belanja modal itu tidak bisa segera dieksekusi. Lalu bagaimana nanti program-program dan visi-misi Wali Kota terpilih,” ujar dia.

Guntur berharap melalui diskusi yang dilakukan dapat memberikan sinyal kepada para legislator di Karangasem untuk tidak terlalu larut dengan kepentingan dan intrik-intrik politik.

“Di media sosial, media massa kita bisa kita bisa ini kan membaca oh ternyata ini soal dinamika tarik menarik bagi-bagi jatah komisi ternyata. Oke nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dong ketika kalian tarik menarik lalu akhirnya juga lupa waktu dan juga ini tidak mengesahkan Rancangan APBD ini, kan konyol sekali. Nah kami concern di situ,” kata dia

Kegagalan pembahasan RAPBD Solo 2025 terjadi dikarenakan belum terbentuknya semua alat kelengkapan (alkap) DPRD Solo. Komisi-komisi yang merupakan hal fundamental di DPRD belum terbentuk sejak anggota DPRD Solo dilantik pada Agustus 2024. Penyebab belum terbentuknya Alkap DPRD Solo dikarenakan tarik ulur fraksi.

Eks legislator DPRD Solo dari FPDIP Ginda Ferachtriawan menyoroti kinerja para legislator yang terkesan tidak bekerja selama empat bulan belakangan ini. Kegagalan DPRD membentuk Alkap dengan segera, membuat banyak hal tak bisa dioptimalkan. Dia meminta para legislator Solo menyampaikan situasi internal kepada masyarakat Solo.

“Komisi-komisi belum ada, sehingga belum bisa memanggil dinas-dinas misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak hal yang tidak bisa dioptimalkan, sehingga kami hanya menanyakan ayolah teman-teman dewan sampaikan apa yang terjadi terkait apa yang terjadi beberapa hari ini jangan terlalu banyak dramalah,” kata dia.

Sementara Sunny Ummul Firdaus melihat satu hikmah dari gagal dibahasnya RAPBD Solo 2025, yaitu kesadaran masyarakat akan anggaran daerah dan kinerja para anggota DPRD. Ketika selama ini masyarakat kurang peduli dengan kinerja legislatornya, kali ini mereka mulai menimbang-nimbang apa saja yang sudah dilakukan untuk mereka.