Esposin, SOLO -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Solo belum bisa menerima skema komposisi alat-alat kelengkapan (alkap) DPRD Solo periode 2024-2029 yang ditawarkan Fraksi PSI dan Fraksi Partai Gerindra yang tergabung dalam KIM Plus.

"Kami berterima kasih Fraksi PSI dan Fraksi Gerindra telah merespons ajakan kami. Tapi kami tidak sepakat. Yang kami ajak Fraksi Gerindra dan Fraksi PSI, tapi mereka membuat skema dengan melibatkan fraksi lain," ujar Sekretaris FPDIP, Suharsono, Kamis (5/12/2024).

Dia menjelaskan di DPRD Solo yang ada fraksi-fraksi, tak ada KIM Plus. "Dengan segala hormat kami tak sepakat dengan skema yang diajukan, karena mereka mengajukan skema melibatkan KIM Plus. Kami kan tidak mengenal KIM Plus, yang ada fraksi," tandas dia.

Suharsono mengatakan surat jawaban atau balasan atas skema yang ditawarkan Fraksi PSI dan Fraksi Partai Gerindra sudah disampaikan secara tertulis. Dalam surat tersebut, FPDIP juga menawarkan tiga alternatif atau skema ke Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PSI.

"Surat balasan sudah kami sampaikan kepada Gerindra dan PSI. Kami sampaikan secara tertulis. Di surat itu kami menawarkan tiga alternatif atau skema, yang didasarkan kepada prinsip proporsionalitas dan rasionalitas, berdasarkan hasil Pileg 2024," urai dia.

Suharsono mengingatkan anggota Fraksi PSI yang juga Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Bilal, baru-baru ini menyatakan akan menerima tawaran dari FPDIP selama itu rasional. Dia menjelaskan FPDIP mempunyai 20 kursi di DPRD Solo berdasarkan Pemilu 2024.

Sebelumnya, fraksi-fraksi DPRD Solo yang tergabung dalam KIM menawarkan dua posisi ketua alkap DPRD Solo ke FPDIP. Tapi tawaran tersebut ditolak FPDIP. Informasi itu disampaikan para pimpinan fraksi di KIM Plus saat konferensi pers di Ruang Fraksi Karya Amanat Bangsa (KAB),  Kamis (5/12/2024) sore.

Ada pun skema yang ditawarkan KIM Plus yakni FPDIP menduduki Ketua Komisi III dan Ketua Badan Kehormatan (BK), FPKS dapat Ketua Komisi IV
FPSI: Ketua Komisi I, Fraksi Partai Gerindra dijatah Ketua Bapemperda, FKAB mendapat Ketua Komisi II. 

Pembagian itu di luar jabatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) dan Ketua Badan Musyawarah (Banmus) yang otomatis diduduki Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, yang notabene dari FPDIP. Artinya, FPDIP sebenarnya bakal mendapat jabatan ketua empat alkap. Skema itu sudah disampaikan ke Fraksi PDIP namun belum bisa diterima.