Esposin, JAKARTA--Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan alokasi Rp23,61 triliun dari anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk mendukung program swasembada beras.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan usulan tersebut telah disampaikan Rapat Kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

“Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan memerintahkan Kementan agar swasembada pangan [beras] dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran tahun 2025 sebagai berikut, kegiatan mendukung swasembada pangan [beras] sebesar Rp23,61 triliun,” katanya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Andi Amran menguraikan anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk kegiatan optimasi lahan seluas 851.000 hektare, cetak sawah baru seluas 225.000 hektare, pompanisasi untuk lahan tadah hujan seluas 500.000 hektare.

Selanjutnya, pengelolaan potensi lahan bersama Kementerian PU seluas 300.000 hektare, dan tumpang sisip padi gogo pada tanaman perkebunan dan sawit yang luasnya mencapai 300.000 hektare.

Selain itu, Kementan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp413,67 miliar untuk mendukung Program Pangan Bergizi. Alokasi anggaran ini diturunkan dalam bentuk bantuan benih sayuran dan buah, ubi jalar, dan ayam petelur sejumlah 600.000 ekor untuk kegiatan program Pekarangan Pangan Bergizi di 2.500 desa.

Dari total anggaran Kementan tahun 2025 yang mencapai Rp29,37 triliun, Mentan menargetkan produksi beras sebesar 32,83 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334 ribu ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641 ribu ton, tebu 36 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi/kerbau 399,41 ribu ton, dan daging ayam 4,34 juta ton.

Dia juga menyampaikan berdasarkan perhitungan Outstanding Contract, realisasi pelaksanaan anggaran per tanggal 30 November 2024 mencapai Rp13,12 triliun atau 84,29 persen dari pagu APBN sebesar Rp15,56 triliun.

"Dan apabila memperhitungkan blokir Automatic Adjusment, maka realisasinya mencapai 86,64 persen," ucap Mentan.

Dalam sisa waktu satu bulan ke depan, Mentan mengaku untuk terus mempercepat semua kegiatan dan realisasi serapan anggaran.

"Dan menargetkan realisasi serapan anggaran pada akhir Desember 2024 minimal 96 persen,” kata Mentan.

Pada bagian lain, Anggota Komisi IV DPR Dwita Ria Gunadi menyampaikan apresiasi dan menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah strategis Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Kami mendukung agar program ini diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi,” kata Dwita dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dwita menyoroti keberhasilan program Brigade Pangan, yang telah melibatkan 23 ribu pemuda dengan potensi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap sinkronisasi antara Kementerian Pertanian dan lembaga terkait pangan, termasuk pelibatan TNI dan Polri dalam memantau pelaksanaan program.

“Pemahaman tentang neraca kebutuhan dan produksi beras sangat diperlukan agar swasembada pangan bisa terwujud dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, program Pekarangan Pangan Bergizi yang menyasar 2.500 desa dengan alokasi anggaran Rp413 miliar turut menjadi sorotan.

Menurutnya, program yang memberikan bantuan benih ayam petelur, bibit ubi jalar, dan lainnya ini dinilai relevan dengan kebutuhan lokal serta mendukung keberagaman pangan dan program makan bergizi gratis.

“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan manfaat nyata, terutama melalui kelompok wanita tani (KWT) di daerah. Keberlanjutannya harus diprioritaskan hingga 2025 agar manfaatnya semakin meluas,” tegas Dwita.

Terkait distribusi pupuk bersubsidi, Dwita mengapresiasi penyederhanaan skema yang dilakukan Kementerian Pertanian, tetapi ia meminta perhatian lebih pada pelaksanaan di lapangan.

“Langkah ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo, tapi masih perlu optimalisasi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih mudah dan merata,” ujarnya.