Esposin, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sedang menggodok skema operasional bus Batik Solo Trans atau BST menyusul adanya rencana pemerintah pusat untuk mengurangi pembiayaan mulai 2025. Sejauh ini, Pemkot menyatakan tidak ada rencana mengurangi jumlah koridor yang sudah berjalan. 

Sebagai informasi, Pemkot Solo mendapat pemberitahuan bahwa Kementerian Perhubungan hanya akan memperpanjang pembiayaan layanan atau subsidi BST untuk Koridor 1 dan 5 serta tidak memperpanjang pembiayaan feeder mulai 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono (BM), mengatakan saat ini Pemkot Solo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sedang menyiapkan skenario, salah satunya memangkas jam operasional BST dan feeder.

“Kalaupun nanti pembebanan biaya tidak bisa optimal seperti hari ini, kami akan membuat beberapa skenario. Ini lagi disusun oleh Dishub, kemarin yang direncanakan itu tidak mengurangi rute, tapi akan memangkas jam layanan,” kata dia ketika ditemui wartawan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Solo, Kamis (5/12/2024).

Dia mengatakan Pemkot Solo tidak berencana mengurangi rute atau koridor yang saat ini sudah beroperasi. Sebab, menurutnya, hal itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat telanjur nyaman dengan rute yang ada.

“Karena selama ini masyarakat sudah nyaman dengan rute yang ada. Jadi nanti rute tidak akan dikurangi, tapi memangkas jam,” kata dia. Ditanya lebih detail olah pemangkasan jam operasional itu, dia mengatakan belum ada keputusan dan sedang dibahas.

Meski begitu Pemkot saat ini masih mengupayakan agar pemerintah pusat tidak mengurangi subsidi BST dan feeder. Apalagi, dia mengatakan berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, Pemkot Solo masih menganggarkan operasional feeder seperti tahun lalu yakni hanya tiga koridor.

“Kami masih mencoba meminta dukungan dari APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]. Kalaupun APBN terbatas tapi jangan dikurangi sebanyak itu,” kata dia.

Dia mengatakan saat ini ada enam koridor BST dan enam koridor feeder yang beroperasi. Menurutnya, jika pemerintah pusat hanya membiayai dua koridor BST dan sisanya dibebankan ke APBD, Pemkot tidak akan sanggup. 

“Kami kan memiliki enam koridor, kemarin hanya akan diberi [subsidi] dua koridor [untuk BST]. Feedernya dari enam koridor selama ini kan Pemkot sudah membiayai tiga, kemudian tiganya dari APBN. Ini tiga feeder akan dilimpahkan ke Pemkot. Ini kan pasti kemampuan keuangan daerah tidak akan bisa menanggung itu semua,” kata dia.