Pelayananan Batik Solo Trans (BST) dan angkutan pengumpan/feeder BST terancam berkurang pada 2025. Pemerintah pusat berencana hanya memperpanjang pembiayaan lewat sistem buy the service layanan Batik Solo Trans (BST) Koridor 1 dan 5. 

Pemerintah Kota Solo harus mengambil alih pembiayaan semua koridor angkutan pengumpan/feeder BST. Konsekuensinya akan ada perubahan operasional. Salah satu konsekuensi logis tentu saja kenaikan tarif BST.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufiq Muhammad, mengatakan telah menerima surat dari Kementerian Perhubungan mengenai layanan BST. Surat itu adalah jawaban atas surat Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Solo mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan agar skema buy the service dalam pengelolaan BST, dengan dukungan dana APBN lewat kementerian ini, dilanjutkan dan tidak dikurangi.

Surat dari Kementerian Perhubungan tersebut memberi tahu Pemerintah Kota Solo bahwa pemerintah pusat hanya akan membiayai—dalam skema buy the service—BST Koridor 1 dan 5 pada 2025. 

Dua koridor itu melintasi wilayah kabupaten lain di dekat Kota Solo sehingga dianggap layak mendapat dukungan pembiayaan dari APBN lewat skema buy the service. Skema ini menguntungkan penumpang karena tarif menjadi murah.

Skema ini juga menguntungkan operator karena awak BST tak dibebani target setoran harian dan upah mereka bersifat tetap, tak tergantung pada pendapatan harian dari pengoperasian unit-unit BST.

BST Koridor 1 melintasi jalur utama Kota Solo, yakni Jl. Slamet Riyadi. Sedangkan Koridor 5 melayani rute sampai Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Dua koridor tersebut memiliki tingkat keterisian penumpang yang cukup tinggi.

Realitas ini harus dimaknai sebagai tantangan serius bagi wali kota dan wakil wali kota baru Kota Solo hasil pemilihan kepala daerah 2024. 

Bahwa penyelenggaraan angkutan umum massal adalah kebutuhan esensial dalam konteks pengembangan dan pembangunan Kota Solo yang ramah lingkungan, berkelanjutan, manusiawi, dan menekankan pada aspek mobilitas warga yang mendukung terwujudnya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Tantangan itu harus dihadapi seiring dengan tantangan memanfaatkan dan mengelola APBD Kota Solo yang sangat terbatas. Pendapatan asli daerah terbatas, dana transfer dari pemerintah pusat terbatas, dan pendapatan lain juga terbatas. 

Dalam keterbatasan itulah dibutuhkan kreativitas untuk mengefektifkan dan mengefisienkan dana APBD demi keberhasilan pembangunan dan pengembangan Kota Solo.

Hanya urusan penyelenggaraan transporasi umum ini saja telah menjaid tantangan serius bagi Pemerintah Kota Solo, lebih khusus lagi wali kota dan wakil wali kota baru hasil pemilihan kepala daerah 2024. 

Hanya dengan satu tantangan itu saja akankah muncul kreativitas mengelola APBD Kota Solo sehingga penyelenggaraan angkutan umum massal BST tak terganggu dan bisa makin berkembang seiring kebutuhan riil pengembangan dan pembangunn Kota Solo yang berkelanjutan, ramah lingkungan, manusiawi? Silakan menjawab tantangan satu yang serius ini.