Esposin, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya pada 17 Desember 2024 akan menjatuhkan sanksi tegas kepada 27 orang kader yang terbukti melanggar disiplin berupa pemecatan.

Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024--2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

"Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (5/12/2024).

Ia menjelaskan Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman Presiden Pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI).

"PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat kartu tanda anggota (KTA) Mas Gibran berasal yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan AD/ART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti," ujarnya.

Pria asal Yogyakarta itu juga menyampaikan keanggotaan sebagai kader tidak hanya terletak pada KTA, akan tetapi pada komitmen di dalam menanggung kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

PDIP percaya pada nilai-nilai satyam eva jayate di mana mereka yang menanam angin akan menuai badai.

"Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa, karena di dalam sejarah peradaban umat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah," jelas Hasto.

27 Kader Dipecat di 17 Desember

Hasto juga menegaskan komitmen PDIP terhadap demokrasi di Indonesia. "Mengingat pentingnya demokrasi yang berkeadilan agar otak pemerintahan bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, partai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai,” kata Hasto.

"Kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk melakukan evaluasi siapapun yang melanggar disiplin partai akan kita kenakan sanksi organisasi," ujarnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDIP tahun 2025.

"Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militan. Kader-kader partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi," tegasnya.

Hal ini membuat DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Nantinya partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan," jelas Hasto.

Dia juga menegaskan bahwa penegakan disiplin akan disampaikan pada acara resmi partai tanggal 17 Desember 2024. Proses ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kader agar lebih sadar akan tanggung jawab politik mereka.

"Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama sekaligus. Jadi, nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai," ucapnya.

Menurut Hasto, ketika seseorang sudah bergabung dengan partai politik maka harus mendahulukan kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara. "Disiplin adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut," tambah Hasto.

Hasto pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, akademisi, dan media massa yang terus mendukung perjuangan PDIP dalam menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap pergerakan politiknya.

"Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat sipil, perguruan tinggi, para lawyer yang menyatakan dukungan kami, juga kepada rekan-rekan pers, mari kita bangun Indonesia Raya, jangan korbankan pengorbanan dari jiwa raga rakyat Indonesia demi kemerdekaan Indonesia kita," ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (3/12/2024), Presiden ke-7 RI Jokowi tak menjawab dengan tegas dan hanya melemparkan senyum kepada awak media ketika ditanya terkait status keanggotaannya di PDIP.

Dirinya mengaku masih memegang KTA PDIP. "Ya masih," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.