Espos.id, SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol bertindak mengejutkan ketika memberlakukan status darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Namun upayanya gagal karena Majelis Nasional atau parlemen dengan segera menolak mengesahkan dekrit itu. Akibatnya pada Rabu (4/12/2024) dini hari Presiden Yoon pun membatalkan dekrit itu. Dirinya kini justru menghadapi ancaman proses pemakzulan atau pelengseran dari partai-partai oposisi di parlemen. 

Presiden Yoon Suk-yeol memberikan alasan bahwa oposisi melakukan "kegiatan anti-negara yang mengarah ke pemberontakan" saat memberlakukan darurat militer. "Darurat militer ditujukan untuk memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan di televisi, Selasa malam. Keputusan ini muncul setelah Partai Demokrat yang beroposisi mengajukan rancangan undang-undang anggaran negara yang nilainya lebih kecil ke komite anggaran parlemen. 

Ketegangan politik sudah sejak lama menjerat pemerintahan Presiden Yoon, dan diyakini menjadi pemicu pemberlakuan darurat militer yang mengejutkan itu. Berikut kronologinya seperti dilaporkan Aljazeera. 

• 11 April 2024: Partai-partai oposisi meraup kemenangan besar dalam pemilihan umum anggota legislatif. Mereka berhasil menguasai lebih dari 60% dari 300 kursi Majelis Nasional atau parlemen. 
• 9 Mei 2024: President Yoon meminta maaf dan menyatakan penyesalan untuk istrinya, Kim Keon-hee, setelah merebak tuduhan bahwa Ibu Negara telah menerima hadiah berupa tas mahal secara ilegal pada 2022.
• 27 Agustus 2024: Pemerintah Yoon mengajukan anggaran sebesar 677,4 triliun won untuk mengatasi sejumlah masalah seperti membumbungnya biaya asuransi kesehatan dan pensiun. 
• 26 November 2024: Presiden Yoon memveto rancangan undang-undang yang diajukan kalangan oposisi di parlemen yang bakal menjadi dasar digelarnya penyelidikan khusus atas aneka dugaan korupsi yang melibatkan Ibu Negara Kim Keon-hee. Ini adalah kali ketiga dirinya memveto RUU yang diajukan pihak oposisi. 
• 29 November 2024: Partai oposisi yang menguasai suara mayoritas di parlemen memotong jumlah anggaran dari usulan yang diajukan Yoon, termasuk memotong dana cadangan pemerintah dan anggaran kegiatan kantor kepresidenan, kejaksaan, kepolisian, dan badan audit negara. Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party, PPP) yang berkuasa mengecam langkah itu dan menyebutnya sebagai "upaya melemahkan fungsi kejaksaan, kepolisian, dan badan audit negara." 
• 2 Desember 2024: : Popularitas Presiden Yoon dilaporkan merosot hingga tinggal 25% seperti diungkapkan lembaga survei Realmeter.
• 3 Desember 2024: Presiden Yoon mengumumkan keadaan darurat militer dan menyebut bakal membangun negara yang bebas dan demokratis melalui pemberlakuan status darurat militer atau martial law itu.