Esposin, WONOGIRI — Jumlah surat suara rusak atau tidak sah pada pemungutan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Wonogiri masuk kategori tinggi hingga mencapai lebih dari 4%. Kekecewaan atau ketidakpercayaan pada calon hingga kurangnya pemahaman akan pentingnya pemilihan bagi masyarakat dinilai menjadi penyebabnya.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang digelar KPU Wonogiri pada Rabu (4/12/2024), pengguna hak suara atau tingkat partisipasi pemilihan bupati dan wakil bupati Wonogiri sebanyak 589.139 pemilih atau 69,95%. Dari jumlah itu, terdapat 25.599 atau 4,35% suara yang tidak sah. 

Sedangkan pengguna hak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri sebanyak 589.469 atau 69,95% dari daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah suara tidak sah pada pemilihan jenis ini sebanyak 28.142 suara atau 5,01%.

Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Satya Graha, mengatakan secara jumlah persentase, jumlah surat suara tidak sah pada Pilkada 2024 ini paling tinggi dibandingkan Pilkada sebelum-sebelumnya. Surat suara yang dinyatakan tidak sah itu antara lain karena pemilih memilih atau mencoblos semua calon, mencoblos bukan di gambar calon, dan mencoblos surat suara tanpa membukanya.

Dia belum bisa memastikan apa penyebabnya atau apa motif pemilih memilih untuk merusak surat suara sehingga suara mereka menjadi tidak sah. Tetapi dia meyakini banyaknya surat suara tidak sah itu bukan karena pemilih tidak tahu teknis cara memilih calon dengan cara mencoblos. 

Apalagi Pilkada 2024 di Kabupaten Wonogiri tidak jauh berbeda dengan Pilpres 2024 yang hanya memunculkan dua paslon. Artinya para pemilih itu semestinya sudah sangat familier dan tahu bagaimana cara pemilih. Pada Pilpres 2024, jumlah surat suara yang tidak sah saja hanya belasan ribu.

“Artinya kami menduga surat suara rusak itu bukan karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan pemilih bagaimana teknis memilih dengan cara mencoblos. Tetapi untuk tahu motif apa, perlu ada pendalaman dan kajian. Kami KPU sangat terbuka untuk menerima dan berbagai pandangan terkait itu,” kata Satya saat ditemui Espos di Gedung Sasono Mulyo, Selogiri, Wonogiri, Rabu (4/12/2024).

Satya menyebut akan menelaah invalid vote itu, termasuk melakukan evaluasi. Di sisi lain, menurut Satya, mereka yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih merusak surat suara memang bisa didorong karena alasan rasional atau emosional.

Pendidikan Pemilih

Secara rasional, bisa jadi para pemilih itu menganggap paslon yang ada tidak merepresentasikan pilihan mereka. Dengan begitu, mereka tidak memilih salah satu dari para calon. Begitu juga secara emosional, pemilih tidak merasa tahu dan mengenal paslon yang ada. Lalu tidak memilih semua calon dengan cara membuat surat suara tidak sah.

Melihat fenomena itu, Satya menyampaikan akan lebih banyak memberikan pendidikan pemilih, khususnya kepada para pemilih muda. KPU Wonogiri akan berupaya membangun kesadaran terhadap pentingnya warga menggunakan hak suara mereka. 

“Salah satu solusi kami, untuk mitigasi pemilihan selanjutnya ya dengan cara lebih banyak memberikan pendidikan pemilih. Setidaknya ngasih gambaran, apa pentingnya memberikan hak suara dan apa dampaknya pada kehidupan mereka,” ujar Satya.

Salah satu warga Kecamatan Wonogiri, Kurnia Pratama, mengaku merusak surat suara yang menjadi haknya dengan cara mencoblos semua gambar paslon. Hal itu dilakukan karena ia menganggap semua paslon tidak bisa memberikan kepastian terhadap jalannya pemerintahan yang baik dan bersih. 

“Saya tahu saya golput, tapi tetap datang ke TPS. Tujuannya ya meminimalkan surat suara yang tidak digunakan itu disalahgunakan,” katanya.

Warga Wonogiri lainnya, Kamalia Pratiwi, yang juga salah satu warga Wonogiri memilih menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Namun, ia hanya memilih cabup dan cawabup Wonogiri. Sedangkan untuk cagub-cawagub dia memilih golput dengan cara mencoblos kedua calon.

“Soalnya aku merasa kalau Pilgub itu tidak akan berpengaruh banyak ke kehidupanku di kabupaten. Makanya saya cuma pilih cabup-cawabup,” ucapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri, Supriyanto, menyebut terlalu dekatnya jarak waktu antara Pemilu 2024 dengan Pilkada mempengaruhi antusiasme warga untuk menggunakan hak pilih. Masyarakat bisa jadi menjadi jenuh dengan proses pemilihan yang terlalu sering dalam tahun yang sama. Akibatnya mereka memilih golput.

”Saya rasa sosialisasi dari penyelenggara tidak kurang. Hanya, mungkin perlu ada metode baru dalam sosialisasi. Selama ini yang menurut kami kurang itu kan memberikan pemahaman kepada masyarakat soal substansi dari pemilihan. Apa dampaknya bagi mereka dan lainnya, itu yang belum banyak disampaikan,” kata Supriyanto.