Esposin, SOLO -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (FPSI) DPRD Solo mencurigai adanya perubahan sikap yang mencolok dari Fraksi PDIP dalam pembahasan RAPBD 2025 antara sebelum dengan sesudah pemungutan suara Pilkada 2024.

Perubahan sikap itu membuat mereka berpikir ada upaya untuk menjegal pemerintahan pasangan Cawali-Cawawali Solo, Respati Ardi-Astrid Widayani, terutama setelah melihat hasil hitung cepat Pilkada 2024 yang mengunggulkan pasangan tersebut atas pasangan Teguh Prakosa-Bambang Nugroho yang diusung PDIP.

Hal itu disampaikan Anggota FPSI yang juga Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Bilal, saat bertemu awak media di Kopi Cendana, Gremet, Manahan, Solo, Selasa (3/12/2024) malam.

"Kami curiga kalau memang ini [sengkarut RAPBD 2025] untuk menghambat pemerintahan yang akan datang," tutur dia bersama empat legislator FPSI DPRD Solo, Tri Mardiyanto, Sonny, Herson Rikumahu, serta Mukti Junianto.

Pemerintahan Solo mendatang yang dimaksud Bilal adalah kepemimpinan Respati Ardi dan Astrid Widayani. Sebab mereka unggul telak dari lawannya, Teguh Prakosa-Bambang Nugroho, berdasarkan hitung cepat.

Kecurigaan Bilal ihwal upaya penjegalan Respati-Astrid mendasarkan perbedaan sikap Fraksi PDIP terkait pembahasan RAPBD 2025 sebelum dengan setelah Pilkada 2024. Menurut dia, dalam rapat paripurna DPRD Solo sebelum Pilkada, Selasa (26/11/2024), FPDIP bersikap relatif kooperatif.

Termasuk saat rapat paripurna pembentukan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin (25/11/2024). Namun, saat rapat Banggar DPRD Solo membahas RAPBD 2025 digelar kembali pada Kamis (28/11/2024) sore atau sehari setelah Pilkada, FPDIP berubah sikap.

Perubahan sikap itu terlihat pada interupsi legislator FPDIP, Honda Hendarto, yang menilai Banggar dan Banmus tidak sah. Setelah itu satu per satu legislator FPDIP juga melayangkan interupsi. Walau sudah direspons oleh para legislator fraksi yang lain, nyatanya pimpinan rapat, Budi Prasetyo, menskors rapat.

Bahkan skorsing rapat itu sampai saat ini masih berlangsung lantaran belum dicabut. "Ini murni kecurigaan kami. Karena hasilnya ini [hitung cepat Pilkada], kondisinya sangat berbeda ketika pra dengan pasca-Pilkada. Sehingga kami patut berasumsi untuk itu," kata dia.

Bilal yang merupakan legislator dari Pasar Kliwon, mengajak legislator DPRD Solo menanggalkan ego kepartaian. Mestinya ketika sudah berada di DPRD Solo, para legislator berpikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat. "Mari tinggalkan ego partai," seru dia.

Bilal mengingatkan bahwa Wali Kota Solo saat ini yakni Teguh Prakosa juga berasal dari PDIP. "Jangan lupa Wali Kota definitif sekarang masih Pak Teguh. Apakah Pak Teguh akan meninggalkan legacy yang buruk ketika tidak berhasil membahas RAPBD 2025? Itu juga yang perlu diingat," tegas dia.