Esposin, SOLO — Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, pada Selasa (3/12/2024) malam mengumumkan darurat militer alias martial law dan selang 6 jam kemudian mencabutnya, berikut pengertian, kronologi, dan penjelasan lengkapnya.

Presiden Yoon mengambil keputusan tersebut dengan dasar tuduhan kepada pihak oposisi di negara itu yang telah berupaya mengendalikan parlemen, bersimpati pada Korea Utara dan melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.

Kemudian, Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo pada Rabu (3/12/2024) pagi, menyetujui resolusi untuk mencabut darurat militer setelah Yoon menarik kembali keputusannya untuk menerapkannya.

Dengan keputusan itu, darurat militer secara efektif dicabut dari negara tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi.

Presiden Yoon telah menerapkan darurat militer yang mulai berlaku pada Selasa malam untuk pertama kalinya dalam 45 tahun.

Sebelumnya, keadaan darurat militer pernah diumumkan pada 1980 ketika kudeta militer dilakukan oleh Chun Doo-hwan setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee pada 1979.

Namun, pada keputusan darurat militer pada Selasa malam, 190 anggota parlemen dari total 300 anggota, menentang langkahnya, yang membuat Yoon wajib mematuhi keputusan tersebut.

Melansir laman Center for Strategis and International Studies (CSIS), dikutip Rabu siang, sejak deklarasi darurat militer diumumkan Presiden Yoon pada Selasa malam, kendaraan polisi membarikade gerbang depan Majelis Nasional (sebutan untuk kantor parlemen atau badan legislasi di Korea Selatan), sementara puluhan tentara bersenjata telah memasuki gedung.

Pasukan darurat militer memasuki gedung utama Majelis Nasional secara paksa dengan memecahkan jendela. Komandan Darurat Militer dan Kepala Staf Angkatan Darat Park An-su sebelumnya telah mengeluarkan “Proklamasi Komando Darurat Militer (No. 1)” yang menyatakan bahwa semua kegiatan politik, termasuk operasi Majelis Nasional, majelis lokal, partai politik, asosiasi politik, pertemuan, dan protes, dilarang.

Bagaimana Darurat Militer Diterapkan?

Berdasarkan Pasal 77 Konstitusi Korea Selatan, seorang presiden dapat mengumumkan darurat militer sebagai respons terhadap perang, insiden, atau keadaan darurat nasional lainnya. Ada dua jenis darurat militer: darurat dan keamanan.

• Semua kegiatan politik, termasuk operasi Majelis Nasional, majelis lokal, partai politik, asosiasi politik, pertemuan, dan protes, dilarang.
• Segala tindakan yang mengingkari atau berupaya menumbangkan sistem demokrasi dilarang, termasuk berita palsu, manipulasi opini publik, dan hasutan palsu.
• Semua media dan publikasi tunduk pada kendali Komando Darurat Militer.
• Tindakan yang mengganggu kehidupan sosial, seperti mogok kerja, perlambatan, atau pertemuan, dilarang.
• Semua tenaga medis, termasuk pekerja magang, yang sedang mogok kerja atau telah meninggalkan pos medis mereka harus kembali bertugas dalam waktu 48 jam dan bertugas dengan tekun. Pelanggar akan dihukum berdasarkan Undang-Undang Darurat Militer.
• Kecuali pasukan anti-negara dan mereka yang berupaya menumbangkan sistem, warga negara yang tidak bersalah akan diberikan tindakan untuk meminimalkan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Setiap pelanggar proklamasi dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dan disita tanpa surat perintah dan akan dihukum sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Darurat Militer.

Masih melansir CSIS, sudah ada 16 deklarasi darurat militer sejak Korea Selatan berdiri pada 1948. Selain yang diumumkan oleh Presiden Yoon, beberapa deklarasi darurat militer sebelumnya, diumumkan pada peristiwa berikut, seperti dikutip dari laman koreanlii.or.kr.

• Revolusi Mahasiswa (4·19 혁명) 19 April 1960.
• Kudeta militer (5·16 군사정변) 16 Mei 1961.
• Insiden Juni (6·3 사태) 3 Juni 1964.
• Revitalisasi Reformasi Oktober (10월 유신) 17 Oktober 1972.
• Pembunuhan President Park (박정희 대통령 서거) 26 Oktober 1979.
• Kudeta militer Desember (12·12 사태, 신군부 쿠데타) 12 Desember 1979.
• Gerakan Demokratisasi Gwangju (5·18 민주화운동) 18 Mei 1980.