Esposin, SEOUL — Partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat, mengatakan bahwa mereka akan memulai prosedur pemakzulan jika presiden negara itu, Yoon Suk Yeol, tidak mengundurkan diri, lapor penyiar YTN pada Rabu (4/12/2024).

Partai oposisi terbesar itu dilaporkan mengatakan bahwa langkah tersebut akan mencerminkan keinginan dari rakyat Korea Selatan.

YTN juga melaporkan Konfederasi Serikat Buruh Korea telah mengumumkan pemogokan umum tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri.

Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer pada Selasa (2/12/2024) malam dengan mengklaim bahwa pihak oposisi bersimpati dengan Korea Utara dan merencanakan pemberontakan atau penggulingan dirinya.

Kemudian, Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo pada Rabu (3/12/2024) pagi, menyetujui resolusi untuk mencabut darurat militer setelah Yoon menarik kembali keputusannya untuk menerapkannya.

Dengan keputusan itu, darurat militer secara efektif dicabut dari negara tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi.

“Darurat militer akan dicabut segera setelah menerima permintaan Majelis Nasional (Parlemen) melalui pertemuan Dewan Negara (Kabinet),” kata Yoon dalam pidato nasional keduanya, beberapa jam setelah mengumumkan darurat militer untuk menyelamatkan negara dari kekuatan anti-negara.

Presiden Yoon telah menerapkan darurat militer yang mulai berlaku pada Selasa malam untuk pertama kalinya dalam 45 tahun.

Namun, 190 anggota parlemen dari total 300 anggota, menentang langkahnya, yang membuat Yoon wajib mematuhi keputusan tersebut.

Setelah deklarasi darurat militer, semua kegiatan politik dilarang, termasuk kegiatan parlemen, dewan daerah, partai politik, asosiasi politik, serta unjuk rasa dan demonstrasi.

Warga setempat kemudian merayakan keputusan Presiden Yoon yang mengatakan dia akan mematuhi keputusan parlemen. Presiden juga mengatakan bahwa tentara telah menarik diri dari parlemen.