FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP Batam Muhammad Rudi akhirnya hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang sebelumnya ditunda karena ia cuti menjadi calon gubernur di Pilkada Kepri 2024.

Selain jajaran BP Batam, hadir juga Ketua Dewan Pengawas BP Batam Susiwijono Moegiarso yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko), dalam persidangan yang disiarkan langsung di kanal resmi TVR Parlemen di Youtube.

Rapat dimulai sekira pukul 14.30 WIB, Senin (02/12/2024) dipimpin Nurdin Halid. RDP dibuka dengan perkenalan anggota Komisi VI DPR RI periode 2024-2029.

Dilanjut giliran Sesmenko memperkenalkan diri sebagai Dewan Pengawas hingga memperkenalkan para pimpinan BP Batam mulai dari kepala, wakil kepala, hingga 4 anggota (deputi) yang lengkap hadir pada RDP.

“Teman-teman BP Batam, jajaran pimpinan hadir lengkap,” kata Susiwijono lalu menyebut satu per satu nama pimpinan BP Batam yang hadir dalam RDP, Senin (02/12).

Setelah perkenalan, RDP dilanjut dengan agenda berikutnya yakni Penjelasan terhadap Program Kerja dan Anggaran BP Batam TA 2025.

Agenda selanjutnya adalah Target Penyelesaian Roadmap Pengembangan KPBPB Batam.

Hingga berita ini diterbitkan, pukul 14.40 WIB, RDP BP Batam dan Sesmenko dengan Komisi VI DPR RI masih berlangsung.

Sebelumnya, Rabu (06/11), RDP perdana Komisi VI DPR RI peiode 2024-2029 dengan BP Batam sebagai mitra kerjanya, ditunda karena para anggota dewan itu ingin Muhammad Rudi hadir secara langsung.

Pada RDP itu sebenarnya telah hadir Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto yang menjadi Pelaksana harian (Plh) selama Muhammad Rudi cuti mulai 25 September sampai 23 November 2024.

Musababnya, anggota Komisi VI ingin mengetahui langsung terkait beberapa hal krusial. Salah satu contoh yang sempat diungkap sebelum rapat ditutup, adalah isu tentang buka-tutup moratorium pengalokasian tanah (lahan) lewat laman LMS BP Batam.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, diduga ada 14 izin baru alokasi tanah yang terbit saat moratorium berlaku di laman lms.bpbatam.go.id.

Saat itu, Plh Kepala BP Batam Purwiyanto membantah ada moratorium alokasi tanah BP Batam.

“Izin, sebetulnya tidak ada Pak. Kalau di pengertian kami, tidak ada. Maksudnya pengelolaan lahan, gitu ya? Mungkin nanti Pak Deputi 3 yang menangani bisa menyampaikan juga. Klausulnya tidak ada istilah moratorium Pak. Jadi kami sebetulnya sedang menata mengenai pengelolan tanah tersebut,” jawab Purwiyanto.

Tak puas dengan pengakuan Purwiyanto yang membantah adanya moratorium, lalu Andre bertanya menukik dan meminta penjelasan soal dugaan bahwa Susiwijono ‘cawe-cawe’ dalam buka-tutup layanan alokasi tanah di BP Batam.

“Sebentar Pak. Jadi yang kita dapatkan data, tanggal 25 September itu ada moratorium. Namun 4 Oktober, tadi tuh, Pak Susiwijono ini sebagai Sesmenko memanggil bapak ini tanggal 4 Oktober, Kepala BP Batam dan anggota untuk membuka moratorium,” terangnya.

Andre menduga Susiwijono memiliki peran dalam buka-tutup moratorium alokasi lahan BP Batam.

“Bapak kan habis masa jabatan, diperpanjang, rencana dimoratorium, lalu dibuka sebentar oleh siapa namanya, Susiwijono ini. Makanya saya minta pimpinan, Sesmenko Perekonomian itu kita undung ke sini,” ucap Andre.

Karena tak mendapat jawaban diharapkan dari Plh Kepala BP Batam saat itu, akhirnya RDP Komisi VI yang dipimpin Eko Hendro Purnomo itu ditunda dengan catatan harus dihadiri Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Susiwijono Moegiarso. (Ikbal/fajar)