Esposin, SOLO -- Target kinerja indikator makro 2025 bakal meleset jika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Solo 2025 benar-benar gagal disahkan. Ada 21 indikator makro yang harus dipenuhi Pemkot Solo.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Mulyanto, menjelaskan Kota Solo dalam setiap regulasi biasanya membentuk peraturan daerah (perda). 

“Biasanya dibuat pansus. Ketika alat kelengkapan belum terbentuk, susah untuk membentuk pansus. Dampaknya susah untuk bahas APBD 2025,” jelas dia kepada Espos, Selasa (3/11/2024).

Menurut dia, jika semua persyaratan sesuai Permendagri Nomor 15/ 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025 tidak terpenuhi, langkah ekstremnya adalah menggunakan besaran APBD 2024.

“Jika DPRD tidak bisa membahas APBD 2025, ketentuan yang ada menyatakan APBD 2025 besarannya sama dengan APBD 2024. Dampaknya jelas indikator kinerja yang ditetapkan untuk kondisi 2025 akan meleset semua,” jelas dia.

Catatan Espos, ada sejumlah indikator makro yang tidak mencapai target pada 2023. Padahal, kondisi waktu itu tidak ada kegagalan pembahasan RAPBD. Contohnya target kemiskinan 2023 sebesar 7,89% hanya terealisasi di angka 8,44%.

Indeks pembangunan manusia (IPM) terealisasi 83,54 dari target 83,56. Sedangkan realisasi 2024 belum ada laporan sejauh ini. Berikut 21 indikator target kinerja indikator makro 2025 berdasarkan konsultasi publik rancangan awal RKPD 2025:

1. Angka harapan hidup 77,4 tahun
2. Indeks keluarga sehat 0,57
3. Pertumbuhan ekonomi 5,9%
4. PDRB per kapita Rp114.157.465
5. Laju inflasi 2,09%
6. Rasio infrastruktur dalam kondisi baik 92,76%
7. Indeks Williamson 0,343
8. Indeks kualitas lingkungan hidup 58,46
9. Indeks pembangunan manusia 84,48
10. Tingkat pengangguran terbuka 5,3%
11. Indeks pembangunan gender 96 89
12. Laju pertumbuhan penduduk 0,51%
13. Pertumbuhan objek pemajuan warisan budaya dan cagar budaya yang ditetapkan 50,48%
14. Indeks reformasi birokrasi 85
15. Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) 80%
16. Indeks pengelolaan keuangan daerah A
17. Nilai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi 8,85
18. Angka kemiskinan 7,23%
19. Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia) 19,70%
20. Rasio kawasan kumuh 1,1%
21. Persentase penyelesaian pelanggaran K4 96,5%