Esposin, SUKOHARJO-Anjloknya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sukoharjo 2024  menjadi sorotan publik. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 684.491 orang, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara sebanyak 175.899 orang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo pada Senin (2/12/2024), jumlah DPT Pilkada Sukoharjo sebayak 684.491 orang. Perinciannya, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 337.997 orang dan pemilih perempuan sebanyak 346.494 orang. 

Sementara, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS sebanyak 508.592 orang. Total jumlah suara sah sebanyak 479.179 suara dan suara tidak sah sebanyak 29.413 suara. Artinya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih di TPS saat coblosan sebanyak 175.899 orang.

Seorang pengamat politik asal Sukoharjo Muladi Wibowo mengatakan angka golput di Pilkada Sukoharjo 2024 lebih tinggi dibanding kontestasi politik pada 2020. Hal ini tercermin dalam anjloknya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Sukoharjo 2024.

“Ada sekitar lebih dari 170.000 pemilih tidak datang ke TPS untuk menyalurkan suara. Ada faktor apa sampai segitu banyaknya. Ini harus dicermati dan dievaluasi secara mendalam oleh penyelenggara pemilu,” kata dia, saat berbincang dengan Espos, Selasa (3/12/2024).

Menurut Muladi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anjloknya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sukoharjo. Salah satunya kontestasi politik yang hanya diikuti pasangan calon tunggal. Masyarakat tidak punya pilihan yang ideal dalam menentukan calon pemimpin masa depan.  

“Demokrasi sejatinya menghadirkan pilihan beragam bagi masyarakat dalam konstestasi pilkada. Substansi ini yang saya tangkap saat berbincang atau berdiskusi dengan masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo mengatakan anjloknya tingkat partisipasi pemilih menjadi atensi khusus dan evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Bani, sapaan akrabnya, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab tingkat partisipasi pemilih yang menurun dibanding Pilkada Sukoharjo 2020. 

Sejauh ini, KPU Sukoharjo gencar menyosialisasikan tahapan pilkada dengan sasaran masyarakat di tataran akar rumput seperti petani dan pedagang pasar tradisional. “Bahkan, ada program Kidung Demokrasi untuk menggenjot partisipasi pemilih dalam pilkada,” ujar Bani. 

Selain tingkat partisipasi pemilih, KPU Sukoharjo juga akan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak yang belum menerapkan prinsip inklusivitas bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Masih ada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak memiliki aksebilitas kursi roda dan fasilitas penyandang tunanetra. “Ada beberapa hal dalam penyelenggaran pilkada yang menjadi  bahan evaluasi seperti aksebilitas penyandang disabilitas di lokasi TPS. Hal ini disampaikan lembaga pemantau pemilu yang memonitor pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November,” papar dia.