Esposin, JAKARTA — Industri tekstil selama ini merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia.  Namun seiring perubahan zaman, impor ilegal tekstil merupakan salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

Salah satu faktor derasnya impor ilegal tekstil disebut karena lemahnya pengawasan dan kebijakan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan usai adanya dugaan masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal dari China. 

Cucun menilai banjir produk impor merupakan penyebab hancurnya industri tekstil Tanah Air, seperti yang terlihat jelas dari kasus pailitnya raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang beberapa waktu lalu. Dia pun mengutip temuan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), yang menyatakan dalam lima tahun terakhir terdapat 72.250 kontainer impor TPT ilegal dari China yang masuk ke Indonesia. 

Kerugian negara terhitung mencapai sekitar Rp46 triliun. Oleh sebab itu, Cucun mempertanyakan pengawasan Bea Cukai. Dia bingung padahal selama ini Bea Cukai tampak keras terhadap barang bawaan warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri. 
"Taringnya tajam ke masyarakat kita sendiri, tapi barang impor banjir masuk kok didiamkan saja?" katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/11/2024). Tak hanya Bea Cukai, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyentil kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

Menurutnya, Kemendag seakan abai atas maraknya barang impor ilegal yang menjadi katalisator maraknya PHK massal belakangan ini di industri tekstil dan garmen. 

Cucun pun mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana sudah ada hampir 60 ribu orang yang terkena PHK dari Januari—Oktober 2024. Provinsi yang paling banyak melakukan PHK yaitu di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. 

Dia khawatir akan semakin banyak industri tekstil yang gulung tikar jika tak ada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum dari praktik impor tekstil ilegal. Akibatnya, angka pengangguran semakin meningkat yang buat daya beli masyarakat semakin menurun. 

"Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%," ucapnya. 

Oleh sebab itu, pimpinan DPR bidang koordinator kesejahteraan rakyat ini juga mendorong Pemerintah segera merevisi Permendag No. 8/2024 yang dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional. 

Cucun mengingatkan, industri tekstil merupakan sektor padat karya yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Peninjauan Pajak 

Di sisi lain, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengungkapkan bahwa kementeriannya telah mengimbau, bahkan sampai meminta adanya peninjauan ulang pajak masuk barang impor agar barang lokal, terutama dari UMKM bisa bersaing.

Pasalnya, barang-barang impor yang masuk Indonesia tidak jarang memiliki harga lebih murah sehingga menjadi pilihan masyarakat, alih-alih produk lokal termasuk yang diproduksi pelaku UMKM.

"Kementerian mengimbau, meminta peninjauan pajak masuk. Tapi tidak mudah. Karena juga kita menghadapi barang-barang yang masuk secara ilegal. Kabinet Merah Putih saat ini juga berusaha memperketat arus barang dari luar, termasuk narkoba," kata Helvi di Bandung, Sabtu (30/11/2024).

Selain urusan pengetatan arus barang impor, Helvi mengatakan pemerintah juga berusaha untuk memperkuat UMKM, mulai dari akses permodalan, di mana pemerintah meluncurkan skema pembiayaan LPDB UMKM dan kementerian juga tengah melobi perbankan agar bisa menurunkan suku bunganya bagi para pelaku UMKM.

"Sehingga daya saing dari sisi harga juga meningkat," ujarnya.

Dari sisi UMKM-nya sendiri, lanjut dia, harus memiliki semangat yang disebutnya Lidin, atau loyalitas, integritas, disiplin, dan inovatif, di mana para pelaku usaha harus loyal pada konsumennya dengan tidak mengurangi mutu ketika sudah banyak dipakai atau dikonsumsi masyarakat demi laba tinggi.

Kemudian, para pelaku usaha juga perlu berintegritas dengan berpegang teguh pada perjanjian kontrak yang dibuat.

"Kemudian harus berdisiplin, jika kontrak mengatakan 15 hari, jangan mundur jadi 20 hari. Dan yang terakhir adalah jangan berhenti berinovasi, karena persaingan saat ini bukan lokal, tapi global. Tapi saya yakin Jabar punya keunggulan di situ karena kawasan ini terkenal dengan faktor kreativitasnya," ucap dia.

Pemerintah juga, kata Helvi, melalui dinas-dinas di daerah untuk menginventarisasi pengusaha UMKM yang kemudian dikelompokkan sesuai klasternya seperti pertanian, fashion, makanan, atau ekonomi kreatif untuk diberikan penanganan masing-masing.

"Karena tiap klaster berbeda treatmentnya. Kami berharap sesuai arahan Presiden Prabowo semua kerja layani masyarakat mulai dari bawah," ucapnya.

"Tentu saja ini butuh kerjasama semua pihak. Terutama pasar, ketika kita konsumsi produk dalam negeri. Saya yakin tidak terlayani oleh UMKM. Cuma kan kita lebih suka memakai barang impor padahal dari mutu tidak kalah," tuturnya.