Sentimen
Undefined (0%)
2 Des 2024 : 06.00
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Solo, Wonogiri

Tokoh Terkait

Pengurangan BST Solo Dinilai Ancam Keberlanjutan Program Angkutan Publik

2 Des 2024 : 06.00 Views 17

Espos.id Espos.id Jenis Media: Solopos

Pengurangan BST Solo Dinilai Ancam Keberlanjutan Program Angkutan Publik

Esposin, SOLO — Kebijakan pemerintah pusat mengurangi pembiayaan layanan bus Batik Solo Trans atau BST sehingga berpotensi mengurangi layanan tersebut dari semula enam koridor menjadi hanya dua koridor dinilai mengancam keberlanjutan program angkutan publik di Solo.

Dosen Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Budi Yulianto, menilai pemerintah pusat seharusnya memastikan layanan buy the service berkelanjutan. Dia mengatakan seharusnya pemerintah pusat punya tahapan bagaimana pemerintah daerah mampu melanjutkan layanan buy the service

“Namun demikian lima tahun saya pikir mereka gagal, tidak bisa memberikan solusi yang tepat sehingga ini menjadi bumerang bagi pemerintah daerah yang mendapatkan program buy the service, mau tidak mau pemda harus melanjutkan,” ungkap dia ketika diwawancara Espos, Minggu (1/12/2024) sore. 

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menjalankan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau Buy The Service di 10 kota sejak 2020.

Di Solo, layanan Teman Bus meliputi BST dan feeder BST. BST melayani enam koridor. Feeder BST melayani enam koridor. Tarif BST maupun feeder di Solo Rp3.700. Khusus penumpang pelajar, mahasiswa, dan orang lanjut usia Rp2.000. 

Pada pertengahan tahun 2024, Kemenhub berencana menyetop subsidi untuk layanan angkutan umum menggunakan moda bus dengan skema buy the service pada 2025. Pemkot Solo merespons dengan melakukan lobi ke Kemenhub.

Hasilnya, Kemenhub memperpanjang pembiayaan operasional BST namun hanya dua koridor, yakni koridor 2 dan 5. Kini Pemkot Solo melakukan lobi lagi untuk minta tambahan subsidi.

Menurut Budi, jika berorientasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Undang-undang No 22/2029 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah harus turun tangan.

“Ini masalahnya presiden berganti, visi berganti, pendanaan juga berganti. Ini menjadi masalah, kalau saya melihat kampanye Presiden Prabowo 100 persen akan support angkutan umum. Kita tinggal menunggu komitmen mereka,” papar dia.

Dengan keputusan Kemenhub yang hanya akan membiayai dua koridor BST, Budi mengatakan mau tidak mau Pemkot Solo harus mengambil tindakan, salah satunya mengambil alih angkutan perkotaan.

Program Pusat yang Jadi Beban Pemda

Menurut dia, Pemkot Solo menggunakan anggaran Rp15 miliar untuk mengoperasikan enam koridor feeder BST ke depannya. Enam koridor itu beroperasi di wilayah Solo. Jumlah anggaran tersebut sama dengan anggaran yang digunakan untuk mendanai operasional tiga koridor feeder pada 2024.

“Pemerintah harus membuat keputusan operasional yang optimal. Jam operasional dikurangi, rute dievaluasi, ada yang diputus, terkait pramudi disesuaikan dengan keterbatasan dana,” ungkap dia.

“Untuk bus dari enam jadi dua koridor ini dikembalikan, ini angkutan aglomerasi yang tidak hanya melayani Solo. Ini ranah Pemerintah Provinsi [Pemprov] Jawa Tengah namun Pemprov Jateng menolak karena tidak memiliki dana,” papar dia.

Dia menjelaskan Pemkot Solo melayani transportasi publik sesuai legalitas saja yang cocok di Solo. Apabila Pemkot Solo tidak mampu memberikan pendanaan lebih untuk layanan BST bisa dikembalikan ke operator BST yakni PT Bengawan Solo Trans.

“Kalau tidak mau jadi perubahan revitalisasi angkutan umum lagi, apakah ditawarkan untuk operator luar masuk ke Solo, itu salah satu opsi. Namun kebijakan yang ada merangkul operator-operator di Solo dalam konsorsium BST,” ungkap dia.

Dia mengatakan yang menjadi persoalan besar koridor 2, 3, 4, dan 6 berpotensi tidak beroperasi mulai 2025. Koridor 6 dinilai sudah tidak layak setelah adanya layanan BRT Trans Jateng Solo-Wonogiri.

“Adanya BRT Trans Jateng membuat pengguna BST koridor 6 berpindah ke layanan BRT Trans Jateng. Koridor 6 tidak berfungsi tidak apa-apa namun yang jadi PR koridor 2,3, dan 4,” papar dia.

Pemerintah Kota Solo, lanjut Budi, komitmen pada angkutan umum perkotaan. Pemkot Solo tidak tinggal diam dan berupaya melakukan lobi. "Kembali lagi itu kebijakan pusat yang menjadi beban pemda. Semoga ada tambahan mungkin dua atau tiga koridor, kita tunggu,” papar dia. 

Sentimen: neutral (0%)