Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) bakal dibentuk dalam waktu dekat.

Hal itu Hashim sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Hashim bahkan menyebut Prabowo kelak bakal melantik Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

"Saya kira beliau [Anggito] sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara," ucap Hashim.

Hashim pun mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara kelak bakal fokus mengurus pajak, cukai, hingga penerimaan negara.

"So, ini [Kementerian Penerimaan Negara] untuk menangani pajak, menangani cukai dan menangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," jelasnya.

Pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara sejatinya menjadi wacana sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden. Namun, hingga saat ini wacana itu memang belum terealisasi.

Sebagai gantinya, Prabowo menjadikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, melainkan langsung di bawah kendalinya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Tak hanya itu, Prabowo pun menambah porsi wakil menteri keuangan menjadi tiga orang, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum Prabowo dilantik, Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang cukup getol menolak pemisahan bagian penerimaan yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian keuangan.

Sri Mulyani menganggap bahwa penerimaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan fiskal secara keseluruhan.

Adapun, sebelumnya, tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta Anggito Abimanyu.

“[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024).

Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

Bahkan, dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, yakni Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.

“Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya.

Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut.

“No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro.

Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu.

“Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.