Esposin, SOLO -- Pengamat kebijakan pemerintahan dari UNS Solo, Rino Ardhian, menduga ada unsur politis sehingga Rancangan APBD Solo 2025 gagal dibahas oleh legislator DPRD Solo periode 2024-2029. Situasi tersebut dinilai bakal merugikan wali koto-wakil wali kota yang terpilih pada Pilkada 2024.

"Saya melihat sepertinya ada unsur politis dalam situasi RAPBD Solo 2025 yang tidak berhasil dibahas. Semacam untuk mengunci Cawali-Cawawali Solo yang menang Pilkada 2024," ujar dia saat diwawancarai Espos, Minggu (1/12/2024).

Rino menjelaskan kegagalan membahas hingga menetapkan RAPBD 2025 akan membuat Cawali dan Cawawali Solo pemenang Pilkada 2024 tidak leluasa memasukkan visi, misi, maupun program kerjanya.

Pemkot Solo akan menggunakan APBD 2024 sebagai anggaran sementara pada 2025. Kondisi itu membuat pengeluaran anggaran dibatasi hanya untuk program atau kegiatan yang bersifat rutin.

Seperti pemberian gaji maupun tunjangan para pegawai dan operasional pelayanan kepada masyarakat. Tapi Rino berharap kondisi itu tidak menjadi penghalang bagi Wali Kota dan Wawali 2025 untuk bekerja dan menjalankan program-programnya dengan baik.

Dia meyakini masih ada celah bagi Wali Kota dan Wawali Solo 2025-2030 menjalankan visi dan misi pembangunannya. Salah satunya dengan berharap dari hubungan baik Pemkot Solo dengan pemerintah pusat. Apalagi ada sosok Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wapres. 

Terpisah, Dosen Hukum Tata Negara UNS Solo, Sunny Ummul Firdaus, mengatakan Cawali dan Cawawali Solo pemenang Pilkada 2024 akan merasakan dampak dari gagalnya pembahasan dan penetapan RAPBD 2025.

"Kemungkinan besar program-program yang mereka rencanakan untuk tahun 2025 tidak dapat segera dilaksanakan setelah mereka menjabat. Namun program-program Respati juga harus relate dengan RPJPD Solo. Hal itu sesuai Pasal 265 ayat (1) UU Nomor 23/2014," terang Sunny.

Dia mengakui Cawali-Cawawali Solo pemenang PIlkada 2024 tak memiliki kewenangan memasukkan program ke RAPBD Solo 2025. Sebab penyusunan RAPBD Solo 2025 menjadi tanggung jawab wali kota yang masih menjabat. Tapi mereka dapat berkomunikasi dengan pejabat saat ini.

"Sebagai kepala daerah terpilih dapat melakukan komunikasi dan koordinasi informal dengan pemerintah daerah saat ini untuk memasukkan visi, misi, dan program prioritas mereka. Tujuannya agar program-program tersebut dapat dipertimbangkan dan diakomodasi di RAPBD 2025," urai dia.

Seperti diketahui, pasangan cawali-cawawali Respati Ardi-Astrid Widayani yang diusung KIM Plus unggul dalam perolehan suara berdasarkan hasil real count maupun quick count Pilkada Solo 2024 dari pasangan Teguh Prakosa-Bambang Nugroho yang diusung PDIP.