Esposin, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo ikut menyinggung soal kehadiran Partai Cokelat di Pilkada 2024 saat melakukan rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat," ucap Yoyok. Menurutnya, Partai Cokelat juga diduga memiliki hubungan erat dengan netralitas institusi kepolisian dalam kondisi politik saat ini.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan istilah Partai Cokelat merujuk pada simpatisan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Jokowi menempatkan keluarganya dan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi yang disebut sebagai Partai Cokelat," ucap Hasto dalam video yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11/2024) lalu, dilansir Bisnis.com.

Hasto menyebut bahwa Jokowi ingin membuat politik seperti kerajaan dengan menempatkan hulubalang yang mewakili kepentingan politiknya.

Jokowi kemudian memberikan tanggapan mengenai tudingan bahwa ia mengerahkan Partai Cokelat untuk memenangkan paslon-paslon yang di-endorse oleh dirinya. Ia meminta semua pihak bisa membuktikan tudingan mengenai hubungan Partai Cokelat dengan dirinya.

"Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan. Dilaporkan ke Bawaslu atau dibawa ke MK," ucapnya kepada wartawan saat hadir di Masjid Raya Medan pada Jumat (29/11/2024).

Bisa di-MKD-kan

Sementara, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa isu adanya keterlibatan Partai Cokelat yang dikonotasikan dengan aparat kepolisian pada Pilkada 2024 merupakan kabar bohong atau hoaks.

Menurut dia, tudingan adanya keterlibatan Partai Cokelat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal sebab kompetisi pilkada tak melulu antara dua kubu.

Melainkan, lanjut dia, partai politik (parpol) bisa berkoalisi berbeda dengan parpol lainnya untuk mencalonkan kandidat tertentu di setiap wilayah.

"Jadi hampir tidak mungkin Kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antarkubu partai-partai politik," ujarnya.

Dia pun mengingatkan kepada setiap anggota dewan untuk senantiasa mengeluarkan pernyataan dengan didasari oleh bukti yang kuat.

Sebab, kata dia, meski pernyataan tersebut tak berimplikasi pada persoalan hukum, namun dapat berimplikasi pada persoalan etik anggota dewan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Kami minta sesama teman-teman anggota DPR walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa dirinya mendapatkan informasi anggota DPR RI yang ikut mengeluarkan pernyataan terkait isu keterlibatan partai cokelat pada Pilkada 2024 pun dilaporkan ke MKD DPR RI.

Meski demikian, dia enggan untuk membuka siapa anggota DPR RI yang dilaporkan tersebut.

"Saya dengar orang tersebut dilaporkan ke MKD. Kalau dilaporkan ke MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya," kata dia.