Esposin, SEMARANG -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku belum mendapatkan akses rekaman CCTV terkait insiden penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang oleh polisi. Rekaman ini dianggap bukti penting untuk mengungkap fakta peristiwa yang terjadi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan pihaknya akan terus mengupayakan pengumpulan bukti meskipun terkendala akses rekaman tersebut.

"Itu mungkin wewenang mereka [untuk tidak memberikan video rekaman CCTV]. Namun, kami memiliki mekanisme sendiri untuk mendapatkan alat bukti," ujar Uli saat diwawancarai di Semarang, Jumat (29/11/2024).

Investigasi Komnas HAM: 14 Pihak Dimintai Keterangan

Komnas HAM telah memeriksa 14 orang dari berbagai pihak, termasuk menemui Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), untuk menggali fakta terkait insiden ini.

Meski begitu, hingga kini Komnas HAM belum dapat memastikan adanya potensi pelanggaran dalam kasus tersebut.

"Kami sudah mengeluarkan sikap resmi. Pertama, menyampaikan duka mendalam kepada korban. Kedua, meminta penegakan hukum yang adil dan transparan," tambah Uli.

Sebagai langkah perlindungan saksi, Komnas HAM juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan tidak ada intimidasi atau intervensi terhadap saksi yang terlibat.

Kronologi Insiden Penembakan

Insiden penembakan ini terjadi di wilayah Simongan, Semarang, pada Minggu (24/11/2024) dini hari. Polisi mengklaim bahwa insiden tersebut terjadi saat aparat mencoba membubarkan aksi tawuran.

Akibatnya, tiga siswa SMKN 4 Semarang menjadi korban. Satu korban meninggal dunia, yakni GRO, yang masih berusia 17 tahun, sementara dua lainnya mengalami luka tembak.

Polisi menyatakan memiliki rekaman CCTV sebagai bukti kuat bahwa kejadian tersebut terkait aksi tawuran. Namun, hingga kini rekaman tersebut belum dirilis ke publik.

"[Bukti CCTV] menjadi alat kami untuk memproses hukum. Kami belum mau menampilkan rekaman itu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," jelas Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, pada Kamis (28/11/2024).