Esposin, SOLO — Pengamat Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS Solo, Andre Noevi Rahmanto, menilai hasil Pilkada Solo 2024 yang memenangkan pasangan cawali-cawawali, Respati Ardi-Astrid Widayani, justru menguntungkan buat masyarakat Solo.

Hal itu karena program-programnya akan sinkron dengan pemerintah pusat. Seperti diketahui, Respati Ardi-Astrid Widayani yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pilkada Solo 2024 unggul berdasarkan hitung riil atau real count versi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo dengan perolehan 185.631 atau 60,47% suara.  

Mereka mengungguli pasangan cawali-cawawali Teguh Prakosa-Bambang ”Gage” Nugroho yang diusung sendirian oleh PDIP, yang memperoleh 121.376 atau 39,53% suara.

Jika hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Solo juga mengonfirmasi hasil real count tersebut, pemerintahan baru di Solo akan sinkron dengan pemerintah pusat sebab sama-sama berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Menurut Andre, justru hal itu akan menguntungkan bagi Kota Solo. 

“Artinya koordinasinya akan lebih mudah dengan pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan yang [dijalankan pemerintah] sebelumnya seperti 17 titik prioritas mungkin akan dilanjutkan lagi,” kata dia ketika dihubungi Espos, Jumat (28/11/2024).  

Selain itu, pemerintah baru nantinya akan sangat mungkin untuk sinkron dengan DPRD Kota Solo. Sebab menurutnya saat ini komposisi partai yang mengusung Respati-Astrid di DPRD Solo sudah cukup banyak.

“Hubungan dengan legislatif juga bisa sinkron karena kalau ditotal [anggota legislatif dari] KIM Plus  jumlahnya kan sedikit lebih banyak daripada PDIP. Kalau dulu PDIP  mayoritas, sekarang sudah tidak lagi,” kata dia.

Dia mengatakan dengan modal tersebut akan mempermudah pemerintahan baru ketika mengambil keputusan strategis. Artinya pelaksanaan program kerja dari Pemerintah Kota Solo di bawah kepemimpinan Respati Ardi tidak ada hambatan.

“PDIP bukan mayoritas lagi, artinya tidak bisa mengambil keputusan secara mutlak. Ketika voting kalau semua partai di luar PDIP bersepakat itu bisa kalah. Jadi [pemerintahan baru nanti] sinkron dengan legislatif dan relatif tidak akan ada hambatan,” kata dia.

Patahkan Dominasi PDIP sejak Reformasi

Andre juga memperkirakan posisi politik PDIP akan cenderung menjadi oposisi. Menurutnya, anggota legislatif di DPRD Kota Solo akan cenderung kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Solo.

“PDIP akan cenderung mengkritik pemerintah di bawah Respati-Astrid. Tapi sekali lagi dengan pemerintah pusat kemudian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan sinkron,” kata dia.

Ini akan menjadi sejarah baru sebab Pemkot Solo bakal memiliki warna yang berbeda setelah Respati Ardi-Astrid Widayani yang bukan berasal dari PDIP berhasil unggul dalam perolehan Pilkada 2024.

Sejarah Pemkot Solo ketika era Presiden Soeharto berkuasa cenderung didominasi oleh partai penguasa yakni Partai Golkar. Sekalipun bukan dari partai, Wali Kota Solo dijabat oleh perwira aktif TNI/Polri yang menjadi panjang tangan pemerintahan Orde Baru (Orba) saat itu.

Namun ketika Presiden Soeharto tumbang dan memasuki era reformasi, kepemimpinan Pemkot Solo selama 25 tahun didominasi PDIP. Wali kota pertama ketika reformasi adalah Slamet Suryanto (2000-2005) yang merupakan politikus dari PDIP. 

Setelah itu, pada 2005 Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wali Kota Solo yang juga diusung PDIP. Jokowi bertahan hingga periode kedua sebelum akhirnya digantikan oleh wakilnya FX Hadi Rudyatmo pada 2012 hingga 2021.

Pada 2021, dominasi PDIP masih mengakar kuat ketika mengantarkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wali kota. Dominasi PDIP bertahan saat Teguh Prakosa naik sebagai wali kota menggantikan Gibran sejak Juli 2024.

Kini Respati Ardi-Astrid Widayani yang untuk sementara unggul perolehan suara berdasarkan hasil real count Bawaslu Solo, bakal menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pertama yang berasal dari luar PDIP sejak era reformasi.