Sentimen
Informasi Tambahan
BUMN: BUMD
Event: Pilkada Serentak
Kab/Kota: Solo
Difabel Solo Ingin Peluang Kerja Lebih Besar di Pemerintahan Hasil Pilkada 2024
Espos.id
Jenis Media: Solopos
![Difabel Solo Ingin Peluang Kerja Lebih Besar di Pemerintahan Hasil Pilkada 2024](https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2024/07/difabel1.jpg?quality=60)
Esposin, SOLO -- Kalangan difabel berharap akan ada peluang dan kesempatan kerja yang besar dengan pemerintahan baru hasil Pilkada 2024 di Kota Solo. Selain itu, mereka juga berharap ada lebih banyak pelatihan pengembangan diri.
Hal itu disampaikan Koordinator Komunitas Difabel Berdaya Solo, Sri Hartatik, saat dihubungi Espos pada Kamis (28/11/2024). Sri menyampaikan yang menjadi PR bersama terkait difabel di Solo adalah dua hal, yakni kesempatan mengikuti pelatihan pengembangan diri dan kesempatan bekerja.
Sri menilai selain dua aspek tersebut, di Solo selebihnya sudah sangat layak untuk para difabel. “Baik dari segi infrastruktur penunjang, pendidikan dasar, dan sebagai, Solo ini bagai surga bagi teman-teman difabel. Banyak teman-teman difabel dari luar kota yang mengunjungi Solo ini mereka tidak mau balik lagi ke kampungnya karena memang berbagai penunjang itu dianggap sangat layak,” jelasnya.
Hanya, Sri menambahkan untuk kesempatan mengikuti pelatihan vokasi masih perlu diperbaiki lagi. Sri mencontohkan ia pernah mengikuti pelatihan memasak yang digelar salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Solo.
Namun dari puluhan kuota peserta yang ada hanya satu peserta yang diperuntukkan difabel. Selain itu, lokasi kegiatannya pun berada di lantai atas yang dinilainya cukup membuat susah difabel.
“Karena itu, kami berharap ke depannya bakal ada satu pendidikan vokasi yang khusus untuk teman-teman difabel dalam mengembangkan diri sehingga mampu berdaya secara mandiri,” tegasnya.
Selain itu, Sri juga berharap dibukanya kesempatan kerja yang lebih luas lagi terhadap difabel atau Pemkot Solo perlu memaksimalkan Peraturan Daerah (Perda) Solo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Tim Advokasi Difabel
Aturan tersebut mengatur pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah memperkerjakan difabel paling sedikit 2% dari jumlah pegawai. Sementara badan usaha milik swasta paling sedikit 1 persen dari jumlah pegawai.
“Selama ini menurut saya aturan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Karena masih saya temui teman-teman difabel masih dikesampingkan hak-haknya,” kata dia.
Secara umum, Sri juga berharap agar pemerintahan baru di Solo ke depannya mampu terus memperbaiki segala aspek baik yang saat ini sudah dianggap baik mau pun belum agar senantiasa menjadi lebih baik lagi. “Karena bagaimana pun, kami juga ingin mendapatkan hak yang sama dan kami mampu melakukannya sekiranya kesempatan yang kami dapatkan itu sama,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Tim Advokasi Difabel (TAD) Solo, Sri Sudarti, menyampaikan hal yang hampir serupa, yakni perihal kesempatan kerja bagi difabel di Solo.
“Kami [TAD Solo] mengakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki saat ini dan ke depannya yakni kesempatan kerja,” kata Sri saat dihubungi Espos pada Kamis (28/11/2024) malam.
Untuk mencapai itu, kata Sri, TAD Solo akan berusaha beraudiensi dengan pemerintah kota dengan harapan optimalisasi Perda Solo Nomor 9 Tahun 2020 tersebut bisa terjadi atau bahkan meningkat jumlahnya dari yang sebelumnya.
Sentimen: neutral (0%)