Esposin, SUKOHARJO-Aksi konvergensi pencegahan dan penanganan tengkes atau stunting di Kabupaten Sukoharjo dinilai berjalan efektif. Itu dibuktikan dengan penurunan prevalensi stunting sejak 2020 lalu.

Aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting adalah upaya bersama untuk mencegah stunting dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya secara terkoordinasi dan terpadu. Upaya ini dilakukan dengan menyasar kelompok sasaran prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak usia 0-23 bulan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo yang dihimpun Espos, Senin (25/11/2024), prevalensi stunting Sukoharjo pada 2020 tercatat 7,68%, kemudian turun menjadi 7,11% pada 2021. Angka prevalensi stunting kembali turun pada 2022 yang saat itu tercatat 6,77%. Pada 2023 prevalensi stunting bertahan di angka yang sama dengan tahun sebelumnya.

Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3AKB) Sukoharjo, Yudianta, menyampaikan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sukoharjo terus melakukan percepatan intervensi pencegahan stunting dengan menerapkan strategi konvergensi yang melibatkan lintas sektoral. Strategi konvergensi menitikberatkan pada optimalisasi tim pendamping keluarga (TPK) hingga tingkat desa/kelurahan.

Pencegahan kasus stunting menjadi program prioritas nasional yang digeber pemerintah. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting secara nasional menjadi 14%. Di Sukoharjo, langkah-langkah pencegahan stunting diatur dalam Perbup Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting pada 2022. Tim beranggotakan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Sukoharjo yang bertugas menjalankan program penurunan stunting hingga level desa/kelurahan.

Yudianta menyebut permasalahan stunting berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju generasi emas pada 2045. “Pencegahan stunting harus melibatkan lintas sektoral. Baik pemerintah pusat, daerah hingga tataran desa/kelurahan. Elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga berperan dalam pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing,” kata Yudianta, Senin.

Dia melanjutkan terdapat delapan aksi konvergensi pencegahan stunting. Aksi tersebut ditindaklajuti dengan penetapan desa/kelurahan prioritas pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Jamu berdasar surat keputusan (SK) bupati.

“Lokasi desa/kelurahan prioritas pencegahan stunting selalu berubah setiap tahun. Parameternya ditetapkan pemerintah pusat, hanya implementasi di lapangan dilakukan pemerintah daerah,” ujar Yudianta.

Dia menginformasikan pada 2024 ada 24 desa di sembilan kecamatan yang menjadi locus pencegahan stunting. Kecamatan Polokarto menjadi daerah terbanyak locus pencegahan stunting, yakni sebanyak enam desa. Pada 2025, locus pencegahan stunting berkurang menjadi 22 desa di 10 kecamatan.

Guna menekan kasus stunting, Pemkab Sukoharjo membentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang tersebar di 167 desa/kelurahan. Masing-masing TPK terdiri dari tiga orang meliputi anggota PKK, kader keluarga berencana dan bidan. “Ada 700 TPK dengan total jumlah anggota sebanyak 2.100 orang. Mereka menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting. Ini akan dioptimalkan dalam intervensi berbagai program pencegahan stunting,” ujar Yudianta.

Dia menjelaskan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang memiliki bayi di bawah tiga tahun bagian dari upaya pemerintah mencegah kasus stunting. Mereka menjadi target sasaran penyuluhan dan edukasi yang dilakukan TPK. Perubahan perilaku menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting dan membangun SDM yang berkualitas. Bayi yang dilahirkan hingga berusia 1.000 hari harus mendapat asupan gizi, air susu ibu, dan pola pengasuhan yang baik. 

“Secara khusus, ada sekitar 3.000 anak yang menjadi target sasaran program stunting. Dibanding daerah lain, prevalensi angka stunting di Sukoharjo fluktuatif seiring dengan pertumbuhan penduduk yang dinamis,” ulas Yudianta.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukoharjo, Rudiyanto, mengatakan koordinasi dan evaluasi program pencegahan dan penanganan stunting dilakukan secara berkala. Termasuk meng-update data target sasaran dan keterlibatan pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT./RW) di masing-masing desa/kelurahan.

Penguatan konvergensi juga dilakukan dengan bidan desa dan kader kesehatan untuk mengidentifikasi rumah tangga yang memiliki bayi serta memastikan akses terhadap layanan pencegahan stunting. “Kami terus melakukan review dan evaluasi program pencegahan dan penanganan stunting di Sukoharjo,” ujar dia.