Esposin, SEMARANG – Dampak surat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas mulai dirasakan oleh pengusaha hotel berbintang di Jawa Tengah (Jateng), khususnya kota-kota besar seperti Semarang dan Solo.

Bahkan, seusai dua pekan surat tersebut diterbitkan, setidaknya sudah ada tujuh lead bisnis cancel pemesanan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jateng, Yantie Yulianti, mengaku banyak pelaku usaha hotel yang mengeluh dengan keputusan Menkeu.

Sebab, keputusan itu membuat para pelaku hotel berbintang kehilangan basis penyumbang bisnis terbesarnya.

“Terasa banget, banyak teman-teman sudah dapatkan lead bisnis, 6-7 cancel semua di beberapa hari sebelum acara. Beberapa hotel jadi lesu karena Kementerian batalkan pemesanan,” kata Yantie kepada Espos, Kamis (28/11/2024).

Pembatalan-pembatalan pemesanan oleh Kementerian itu, lanjut Yantie, mayoritas terjadi di hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5.

Adapun data dari PHRI Jateng, anggotanya ada sebanyak 498 pelaku usaha hotel dengan 37 di antaranya bintang 4 dan 15 bintang 5.

“Jadi paling kerasa seperti di Kota Semarang, terus Kota Solo. Karena gede emang perjalanan dinas ini menyumbang pendapatan pelaku hotel, karena dampaknya multilayer, enggak cuma booking kamar, tapi sampai aula, food & bakery, laundry, banyak lah, full board istilahnya,” pungkasnya.

Oleh karenanya, Yantie berharap kebijakan tersebut bisa dikaji ulang oleh pemerintah pusat. Sebab, banyak pelaku usaha perhotelan yang mayoritas pendapatannya paling besar datang dari perjalanan dinas.

“Hotel itu salah satu unsur pariwisata, berikan peran penting, kalau gini, pambatasan bagaimana? Mohon bisa ditinjau ulang,” harapnya.