Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang dampak perputaran ekonomi akan lebih terbatas dalam momentum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 dibandingkan kontestasi pemilihan Presiden (Pilpres).

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan meski kedua kontestasi berjalan serentak, tetapi secara agregat dampak perekonomian dari Pilkada tidak melebihi dampak di Pilpres sebelumnya.

“Dan itu sebenarnya menggerakkan ekonomi hanya di segelintir atau tidak merata,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

Faisal menambahkan, hal ini juga seiring dengan perlambatan konsumsi yang terjadi di kalangan kelas menengah. “Juga karena di tengah perlambatan konsumsi kalangan menengah, makanya dampaknya ke ekonomi tidak terlalu besar,” terangnya.

Di sisi lain, Faisal memandang bakal terjadi lonjakan belanja pemerintah, tetapi relatif terbatas. Begitu pula dengan belanja nonpemerintah dan bukan rumah tangga.

Dihubungi terpisah, kalangan dunia usaha menilai kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi angin segar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani memandang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 merupakan momentum penting untuk membawa perubahan positif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih optimal.

“Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan dapat memiliki visi yang jelas dan fokus pada peningkatan daya saing ekonomi daerah,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

Menurut Shinta, kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan sektor UMKM sangat penting untuk menggerakkan perekonomian lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

Untuk itu, Apindo berharap pemimpin daerah yang baru terpilih dalam Pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kebijakan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Shinta menuturkan, fokus utama harus diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta pengurangan hambatan birokrasi yang menghambat investasi.

Selain itu, lanjut dia, pemimpin daerah juga diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi regional, termasuk mengendalikan inflasi melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat.

“Pemimpin daerah yang progresif dan inklusif dapat membantu menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif,” ujarnya.

Dengan begitu, akan menarik investasi baru dan mendorong pertumbuhan sektor formal yang akan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, Shinta juga menyoroti adanya tantangan yang membayangi para pemimpin daerah, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, hingga menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Shinta memandang, dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemimpin daerah harus memastikan kebijakan yang diambil mendukung stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Serta, penguatan konsumsi domestik dan penyediaan lapangan kerja berkualitas.

Dia menambahkan pemimpin daerah juga harus memberdayakan UMKM dan mengembangkan sektor unggulan di masing-masing daerah sebagai program prioritas untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.