Harianjogja.com, JOGJA–Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan monitoring terhadap kesiapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah tersebut dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Langkah ini diambil guna memastikan warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih dapat menjalankan hak pilihnya dengan baik, saat Pilkada.

Sebanyak tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan didirikan di beberapa lokasi, yakni Lapas Narkotika Kelas IIA Jogja, Lapas Kelas IIA Jogja, Lapas Kelas IIB Sleman, Lapas Kelas IIB Wonosari, Rutan Kelas IIB Bantul, Rutan Kelas IIA Jogja, dan Rutan Kelas IIB Wates. Sebanyak 685 warga binaan di DIY juga telah terdaftar dalam daftar pemilih untuk Pilkada 2024.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Muhammad Ali Syeh Banna menyatakan bahwa seluruh pihak telah bekerja keras untuk memastikan warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya dengan lancar.

"Ini adalah wujud pemenuhan hak konstitusional warga binaan. Kami memastikan bahwa semua warga binaan yang memenuhi syarat tetap dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi," ujar Ali, Selasa (26/11/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto pun ikut melakukan kunjungan langsung untuk memantau kesiapan TPS di Rutan Kelas IIA Jogja dan Lapas Kelas IIA Jogja. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis dan administratif, mulai dari kesiapan logistik hingga pengamanan, telah terpenuhi.

BACA JUGA: Ini Daftar Sirkuit Motogp 2025 di Asia

"Kami tidak hanya memastikan fasilitasnya siap, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar sesuai aturan. Ini adalah tanggung jawab besar, dan kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan semuanya berjalan transparan dan adil," ungkap Agung.

Dalam monitoring tersebut, Agung menekankan pentingnya kelengkapan logistik Pilkada, seperti kotak suara, surat suara, hingga daftar pemilih.

Petugas di Lapas dan Rutan juga telah diberikan pelatihan mengenai prosedur pemungutan suara untuk menjamin proses berlangsung tertib dan aman.

"Kami berharap pelaksanaan Pilkada ini menjadi momen penting bagi warga binaan untuk merasa tetap menjadi bagian dari negara. Hak suara mereka adalah kontribusi nyata untuk masa depan daerah," kata Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News