Esposin, SUKOHARJO--Kalangan masyarakat memiliki harapan penyelenggaraan Pilkada Sukoharjo 2024 menghasilkan calon pemimpin masa depan yang membawa Sukoharjo lebih maju dan makmur. Mereka juga memiliki asa khusus pasangan calon terpilih mau membuka diri dan berkomunikasi dengan elemen masyarakat. 

Pegiat Komunitas Omah Tulis Sukoharjo Bambang Hermanto mengatakan tak mempermasalahkan siapapun pasangan calon yang akan memenangi pesta demokrasi lima tahunan di Sukoharjo. Kontestasi politik itu justru diharapkan menghasilan calon pemimpin masa depan yang prorakyat dan tidak membeda-bedakan kelompok masyarakat berdasar suka atau tidak suka.

"Bupati dan Wakil Bupati terpilih jangan emban cinde emban siladan. Harus merangkul seluruh elemen masyarakat di Sukoharjo. Apakah pas pilkada mendukung atau tidak, tidak boleh membeda-bedakan latarbelakang kelompok masyarakat," kata dia, Minggu (24/11/2024).

Menurut Bambang, pilkada bagian dari proses membangun demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat kala menggunakan hak pilih di lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Mereka memilih pasangan calon sesuai hati nurani dan tanpa paksaan. Kesuksesan penyelenggaraan pilkada diukur dari persentase tingkat partisipasi pemilih. 

Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada yang melahirkan calon kepala daerah. "Sebagai pegiat seni, kami berharap kepala daerah terpilih membangun komunikasi dengan ormas, LSM, maupun kelompok masyarakat lainnya. Sehingga, mereka bisa menyampaikan aspirasi dan kritik membangun untuk pembangunan di Sukoharjo," ujar dia. 

Sementara itu, warga Sukoharjo lainnya yang juga Ketua Paguyuban Difabel Sehati  Edy Supriyanto memiliki harapan agar bupati dan wakil bupati terpilih mengedepankan pembangunan daerah inklusi. Artinya, kebijakan-kebijakan pembangunan melibatkan kelompok rentan dan marjinal. 

Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kesetaraan dan kebebasan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat. "Perencanaan anggaran hingga pembangunan fisik diharapkan mengarusutamakan penyandang disabilitas. Sehingga Sukoharjo berubah menjadi daerah inklusi dengan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang diatur perundang-undangan," ujar dia.