Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau revitalisasi tambak yang tidak terpakai di Pantura dengan maksud meningkatkan produktivitas perikanan budidaya secara berkelanjutan.

"Kami sudah bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh guna membahas rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle yang tersebar di sepanjang jalur Pantura," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menteri Trenggono berharap bahwa proses pembangunan kembali tambak-tambak tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Program revitalisasi bertujuan untuk mengaktifkan kembali tambak-tambak yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya ikan nila.

“Dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan berbagai sektor. Mulai dari bicara kepemilikan tanah, data kependudukan, hingga pengawasan pelaksanaannya,” kata Trenggono.

Sebagai langkah awal dalam program revitalisasi tambak yang tidak terpakai, KKP telah membangun model budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat sebagai contoh. Metode budidaya yang dipakai di Karawang bisa diterapkan di tempat lain untuk mendukung program revitalisasi tambak yang tidak terpakai.

BINS adalah model sistem usaha budidaya ikan nila salin yang modern, menguntungkan, dan berkelanjutan. Untuk menyalin model ini di berbagai lokasi tanpa membebani anggaran negara, pihaknya berencana untuk melibatkan pelaku usaha agar produksi bisa lebih fokus dan maksimal.

Di sisi lain, negara masih akan mendapatkan pemasukan untuk melakukan pengembangan di tempat lain.

"KKP membutuhkan fatwa hukum BPKP untuk dapat mengimplementasikan model bisnis pengelolaan BINS Karawang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk menghidupkan kembali 'tambak yang mangkrak' di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek revitalisasi tambak ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025.

Revitalisasi awal direncanakan akan dimulai pada 2025, focussing pada 13 ribu hektare tambak mangkrak dari total 78 ribu hektare. Proses revitalisasi ditargetkan rampung pada tahun 2029 meliputi empat provinsi dan 28 kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyambut positif inisiatif revitalisasi tambak yang tidak terpakai yang diusulkan oleh KKP.

Ateh menyatakan siap untuk mendukung program budidaya sebagai salah satu langkah dari Asta Cita Presiden Prabowo dalam upaya mencapai ketahanan pangan.

“Kami akan langsung mempelajari lahan yang akan digunakan berikut dengan modeling budi daya yang sudah ada,” kata Ateh. (ant/nsp)