Mutiul Alim | Minggu, 24/11/2024 17:58 WIB

Simposium internasional untuk menyiapkan Rencana Aksi Nasional PAUD HI 2025-2029 (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah menggandeng Tanoto Foundation dalam menyiapkan Rencana Aksi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI) 2025-2029, melalui simposium internasional bertajuk `Nurturing Care for Early Childhood Development` pada 20 November 2024 lalu.

Di Indonesia, pengembangan dan pendidikan anak usia dini masih menghadapi berbagai tantangan. Kesadaran akan pentingnya beragam kebutuhan anak yang saling terkait masih rendah.

Masih banyak yang mengartikan tumbuh kembang anak usia dini hanya sebatas isu kesehatan dan gizi. Anak usia dini juga membutuhkan pengasuhan yang responsif, stimulasi yang cukup, serta perlindungan.

Koordinasi penyedia layanan yang melibatkan banyak sektor juga belum optimal. Penyedia layanan masih berdasar pada segmentasi kepentingan setiap sektor belum sebagai sebuah layanan yang menyeluruh (holistik) dan terintegrasi.

Karena itu, Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian PPPA, dan Tanoto Foundation menggelar simposium internasional yang mengumpulkan para ahli dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, riset, praktik baik, serta menyeleraskan pemikiran dan perencanaan program-program pengembangan dan pendidikan anak usia dini yang mengacu kepada kerangka Nurturing Care Framework (NCF) atau PAUD HI.

Kerangka NCF juga digunakan untuk membantu negara-negara mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) terutama yang terkait dengan anak usia dini, seperti peningkatan gizi, pengurangan angka kematian bayi, akses universal ke pendidikan pra-sekolah yang berkualitas, dan pencegahan kekerasan serta pengabaian terhadap anak.

"Simposium internasional ini diharapkan dapat mendorong arah kebijakan pemerintah dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI tahap kedua untuk periode 2025-2029, yang akan menjadi panduan penyelenggaraan layanan di tingkat pusat dan daerah agar lebih baik lagi dan sesuai dengan standar internasional," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.

Arifah menjelaskan, saat ini pihaknya memiliki beberapa program unggulan seperti Ruang Bersama Merah Putih yang merupakan wadah pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa, call center untuk kekerasan anak dan perempuan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, serta basis data Satu Data Gender dan Anak. Program-program unggulan tersebut juga menyasar usia dini.

"Apresiasi kami sampaikan kepada Tanoto Foundation yang telah menginisiasi simposium ini. Semoga acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional dalam mendukung pengembangan anak usia dini holistik integratif," Arifah menambahkan.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti menyatakan adanya potensi sinergi antar-lembaga melalui Ruang Bersama Merah Putih.

"Mekanismenya akan disiapkan untuk implementasi 2025-2029. Salah satu hal penting adalah merumuskan kembali instrumen pengukuran PAUD HI, karena selama ini hanya ada satu yaitu Early Childhood Development Index (ECDI)," ujar Woro.

"Butuh dirumuskan lagi turunan ECDI yang berguna untuk masing-masing lembaga mengukur setiap komponen PAUD HI," Woro menambahkan.

Sementara itu, Country Head Tanoto Foundation Indonesia, Inge Kusuma mengatakan bahwa 1.000 hari pertama pada anak adalah masa perkembangan otak yang paling pesat, yang tidak akan terulang di kemudian hari.

"80 persen perkembangan otak terjadi di tiga tahun pertama dan puncak perkembangan visual sensori, pendengaran, bahasa, dan kognitif terjadi di satu tahun pertama. Apabila gagal mengintervensi perkembangan anak pada periode emas, dampaknya signifikan bagi masa depan anak, serta dapat menghambat pertumbuhan di tahap kehidupan selanjutnya," kata Inge.

Simposium ini turut melibatkan pemerintah, akademisi, badan dunia, lembaga non pemerintah, asosiasi profesi, praktisi, media, diharapkan akan menjadi fondasi peningkatan kesadaran berbagai pemangku kepentingan anak usia dini dan bergerak bersama mendorong pengembangan anak usia dini menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

KEYWORD :

Rencana Aksi Nasional PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Kerangka NCF