FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama untuk jalur zonasi belakangan ini menjadi perbincangan. Apakah sistem tersebut akan dilanjutkan atau ada bentuk lain dalam penerimaan siswa baru.

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya bakal melakukan pengkajian lebih mendalam terkait keberlanjutan PPDB dengan jalur zonasi pada masa Pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Masalah zonasi PPDB ini sebelumnya juga menjadi perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta sistem itu dihilangkan. "Masih dalam pengkajian," ujar Abdul Mu'ti usai berkunjung ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, di Medan, Sumut, Sabtu (23/11/2024).

Dia mengatakan PPDB dengan sistem zonasi tersebut tengah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pakar dan para peneliti. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan evaluasi zonasi dan PPPK dengan mengundang kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.

"Kami telah mengundang kepala dinas dan ada pertemuan kedua yang mengundang para pakar dan peneliti mengenai sistem zonasi tersebut," kata dia.

Nantinya keputusan dari sistem tersebut akan dilakukan setelah selesai melakukan pengkajian serta menerima masuk-masukan dari sejumlah pakar dan para peneliti.
"Terkait dengan pernyataan pak wakil presiden tentu kami akan memperhatikan, tetapi keputusan nanti akan kami lakukan setelah melakukan kajian-kajian yang dilakukan," kata dia.

Menurut Abdul Mu'ti, pihaknya juga akan meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat dan DPR RI terkait keberlanjutan zonasi PPDB tersebut.

"Termasuk juga masukan dari DPR RI, nanti akan kami ramu untuk menjadi keputusan dan mudah mudahan bisa menjadikan proses penerima murid baru berlaku lebih baik, lebih adil, dan kemudian tentu semangat zonasi juga tidak bisa kita abaikan karena semangat untuk berintegrasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Menteri meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersabar karena sistem tersebut hingga saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam yang melibatkan sejumlah pihak.

"Saya belum berani berandai-andai, karena menteri ini baru banyak mendengar, harus banyak belajar dan keputusan nanti tunggu tanggal main-nya," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam PPDB.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045, oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan. Gibran juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing.

"Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," kata Wakil Presiden. (fajar)