Sabtu, 23 November 2024 – 12:47 WIB

Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi, Andi Asrun, dalam Bimbingan Teknis dan Pembekalan Advokat Menghadapi Perselisihan Hasil Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (21/11). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Guru besar hukum tata negara Universitas Pakuan, Andi Muhammad Asrun membeberkan sejumlah pola yang sering terjadi dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dia menyoroti strategi kuasa hukum pihak yang kalah, termasuk penggunaan gosip sebagai alat bukti, yang menurutnya tidak relevan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, kuasa hukum pihak yang kalah biasanya kalap di persidangan MK. Mereka bahkan sering mengangkat gosip sebagai alat bukti.

"Padahal, gosip tidak bisa dibuktikan secara hukum,” ujar Andi Asrun dalam Bimbingan Teknis dan Pembekalan Advokat Menghadapi Perselisihan Hasil Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (21/11).

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (22/11) ini diselenggarakan oleh Law Office Josua Victor & Partners serta Suryantara, Alfatah & Partners. Ada 50 advokat dari berbagai wilayah Indonesia turut serta dalam acara tersebut.

Asrun mengatakan, kuasa hukum pemohon sering memenuhi keinginan klien mereka, meski minim alat bukti.

“Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sering menjadi narasi utama meskipun sulit dibuktikan. Hal ini dilakukan hanya untuk memberikan kesan profesional,” ujarnya.

Sebaliknya, kuasa hukum penyelenggara pemilu selaku termohon harus bersikap tenang dan teliti.

Andi Asrun membeberkan sejumlah strategi dan pola yang sering terjadi dalam sengketa pilkada.

-