Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto saat diwawancara channel Akbar Faizal Uncencored, dikutip SINDOnews, Sabtu (23/11/2024).

Dalam wawancara tersebut, Hasto sempat ditanya oleh Akbar Faisal mengenai apakah Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menjawab pertanyaan tersebut, Hasto mengatakan, secara teoritik kekuasaan tidak bisa tetapi sebelum lengser Jokowi sudah menempatkan orang-orangnya di sejumlah jabatan strategis.

“Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Listyo Sigit (Kapolri) ini kan melompati lima angkatan. Inikan karena ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan partai cokelat (Polri) bukan siapa-siapa tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan dan kemudian kan terjadi keanehan,” ujarnya.

Hasto kemudian menyinggung soal pesta demokrasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di mana Jokowi masih campur tangan dan berbagai instrumennya masih melakukan intimidasi. Menurut Hasto hal itu tidak bisa dibiarkan.

”Gerakan seniman, budayawan, dan akademisi ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pa Jokowi itu,” ucapnya.

Terkait hal itu, Hasto menelusuri rekam jejak Polri dan menemukan ada tiga kluster di institusi tersebut yaitu kluster yang pertama adalah Polri Merah Putih. Kedua yang disebut bocor halus sebagai parcok atau partai cokelat.

“Ya ini mohon maaf ini, mohon maaf termasuk saya sebut Pak Listio Sigit karena begitu banyak fakta-fakta yang terungkap di MK tentang keterlibatan ini yang kemudian mereduksi. Kalau saya mengkritik ini jangan kemudian teman-teman Polri marah,” katanya.

Hasto mengaku ingin mengembalikan marwah Polri pada kesejatiannya yang berasal dari rakyat dan presisi di dalam menegakkan hukum dan keadilan bukan presisi sebagai hulu balang dari Sang Raja.

“Ketiga yang sifatnya abu-abu maka saya akan sengaja pakai baju hitam dan putih. Itu politik pada akhirnya hitam putih tinggal kita mau milih yang mana, enggak bisa abu-abu,” ucapnya

Hasto juga menyinggung sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dinilai abu-abu karena begitu banyak laporan terhadap pejabat kepala daerah Tapi sebagai sosok yang seharusnya bersikap tegas dengan intelektualitasnya yang luar biasa enggak berani dalam menegakkan pejabat-pejabat gubernur penjabat kepala daerah yang dimobilisasi.

Termasuk perlakuan Jokowi terhadap Presiden Prabowo di rumahnya. Di mana Prabowo diminta mengendorse terhadap Cagub Ahmad Lutfi. “Dari cara membacanya saja sudah kelihatan itu sangat tidak nyaman. Mari kita hormati pemimpin negeri ini dengan baik dan jangan biarkan ada dualisme kepemimpinan,” katanya.