Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyosialisasikan tentang prosedur pendaftaran untuk brigade swasembada pangan.

Menurut Idha, langkah pertama yang harus dilakukan calon petani adalah mendatangi dinas pertanian, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

“Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (Kementan),” ujar Idha seusai mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pembukaan workshop manajemen pendampingan brigade swasembada pangan di Auditorium Utama Kementan beberapa waktu lalu.

Idha menambahkan, dalam prosedur brigade swasembada pangan ini setiap petani memiliki potensi pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan. Estimasi tersebut didasarkan pada skema bagi hasil antara petani dan lapangan usaha, baik dari sisi produksi maupun penjualan gabah yang dapat mencapai harga Rp 6.000 per kilogram gabah kering giling (GKG).

“Pendapatan itu bukan gaji, melainkan hasil dari penjualan GKG yang dihargai Rp 6.000 per kilogram. Selain itu, ada pembagian lain seperti 20 persen dari lapangan usaha. Jadi, di dalam 15 anggota brigade swasembada pangan, pendapatan per orang bisa mencapai Rp 10 juta,” terangnya.

Idha juga menegaskan, angka pendapatan tersebut murni berasal dari hasil usaha, bukan gaji seperti yang sering diberitakan. Menurutnya, angka ini juga tak lepas dari dukungan pemerintah yang menyediakan skema pertanian modern untuk menekan biaya produksi hingga 50%. Pemerintah juga memberikan hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.

“Selain itu, pemerintah juga menyediakan benih dan pupuk untuk mendukung kelancaran produksi brigade swasembada pangan,” tambah Idha.

Ia juga menjelaskan beberapa kriteria bagi petani milenial yang ingin bergabung dalam brigade swasembada pangan.

“Pertama, mereka harus jujur, memiliki prinsip yang kuat, dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas. Lahan yang akan dikelola oleh brigade pangan akan mencapai sekitar 200 hektare melalui sistem kemitraan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, total pendaftar untuk brigade swasembada pangan ini tercatat mencapai sekitar 23.000 orang dari berbagai kalangan. Mereka akan didampingi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang khusus disiapkan untuk memastikan kelancaran produksi guna mencapai swasembada pangan dan mendukung Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan.

“Para petani ini akan menjadi garda terdepan pertanian masa depan, karena mereka akan menggerakkan ekonomi dan mampu mentransformasi pertanian tradisional menjadi lebih modern,” ujar Menteri Pertanian.

Ia menambahkan, brigade swasembada pangan ini juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, yakni sebagai bagian dari visi Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia.