POROS.ID - Founder dan Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar dan Delpero Marhaen datang ke Kota Serang Banten untuk menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di berbagai provinsi, salah satunya di Banten.

Lokataru Foundation mengkalim telah mengidentifikasi adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara untuk menguntungkan pihak tertentu, yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, serta aparat penegak hukum (APH), kepala desa, dan perangkat desa lainnya.

Bahkan, pihak Lokataru Foundation pun mengaku telah memiliki bukti dan saksi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KNPI Banten, Suparta Kurniawan menyebut bahwa Lokataru Foundation dan Hariz Azhar yang hari ini datang ke Banten dan menggelar konferensi pers hanya menggaungkan opini semata. 

Pasalnya, kata Suparta, jika saja mereka memiliki bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Mendes PDTT Yandri Susanto, tentunya mereka akan melapor ke pihak yang berwenang, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jangan lebay, jangan membuat opini atau persepsi seolah-olah Pilkada di Provinsi Banten mencekam gawat darurat, jangan berlebih-lebihan. Kalau benar ada temuan, ya jangan diopinikan, tetapi laporkan ke Bawaslu. Jangan membuat opini liar yang merugikan atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat Banten," kata Suparta Kurniawan, Jumat 22 November 2024.

Selama perhelatan Pilkada ini, lanjut Suparta, kondisi masyarakat Banten sangatlah kondusif dan terkendali. Tahapan Pilkada yang sudah dilakukan dan dijalankan oleh KPU sejauh ini menurutnya berjalan dengan tertib dan aman.

"Jadi jangan dibuat mencekam bahwa Pilkada Provinsi Banten ini akan terjadi huru-hara, jangan menakut-nakuti. Masyarakat Banten menyambut gelaran Pilkada ini amat sangat riang gembira," ujarnya.

"Tidak ada sejarahnya Pilkada di Banten terjadi  rusuh atau huru-hara. Banten ini kondusif, masyarakatnya saling menghargai. Masyarakatnya memegang teguh etika, saling menghormati perbedaan pilihan, jadi jangan dibuat seolah-olah Banten ini satu provinsi yang mencekam, itu opini yang liar,"  imbuh Suparta menegaskan.

Mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Banten inipun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melihat dengan seksama pihak-pihak yang menurutnya diopinikan oleh Lokataru Foundation, seperti Mendes PDTT yang disebut-sebut diduga menyalahgunakan kekuasaan.

"Sejauh ini kami melihat bahwa tidak ada pengerahan kekuatan fasilitas negara yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Desa untuk memenangkan salah satu calon. Pun demikian dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain, tidak ada yang mengintervensi atau mengintimidasi pemilih untuk mengarahkan kepada salah satu calon," papar Suparta.

 Dan yang berkepentingan dalam pilkada di Banten tolong jangan membuat opini yang lebay, jangan mempersepsikan Pilkada di Banten gawat darurat itu adalah keliru dan lebay

 sekali lagi ditegaskan bahwa masyarakat Banten menyambut Pilkada ini dengan riang dan gembira tidak ada paksaan tidak ada intimidasi tidak ada tekanan masyarakat bebas memilih dan 

"Sekali lagi saya tegaskan, jangan membuat opini liar yang membuat Banten tidak kondusif. Jika ada pelanggaran-pelanggaran, sudah disediakan untuk mencari keadilan, ada Bawaslu yang bekerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian. Biarkan mereka yang memproses jika ada pelanggaran-pelanggaran itu," tukasnya. ***