Menanggapi hal ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai sikap ini sebagai spontanitas dan termakan umpan 'cerdik' Tanak.

"Itu kan spontanitas dan itulah wujud sikap DPR yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya, terpancing dengan omongan Pak Tanak. Padahal harusnya mereka tidak tepuk tangan dong, kan itu sama dengan itu menunjukkan kepribadian DPR yang tidak senang dengan OTT," tutur Boyamin kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (22/11/2024).

Menurutnya, dengan dihapuskannya OTT dari KPK, akan memudahkan oknum anggota dewan untuk mengembalikan biaya politik pemenangan Pileg, Februari lalu.

"Karena apa? Sebagian besar ya karena biaya politik tinggi, maka mereka tanda kutip ya uang-uang yang panas itu beredar di antara mereka. Nah kalau ada OTT kan mereka sebagian besar takut kena OTT," ucap dia.

Sehingga wajar baginya saat Johanis Tanak mengusulkan untuk menghapus OTT, mampu membuat para anggota DPR terpancing dengan usulan ini.

"Saya jadi ketawa. Itu kalau boleh diulang rapat itu, DPR tidak akan ada yang tepuk tangan, karena itu sama saja dengan membuka boroknya DPR sendiri," ujarnya.

Ia menyebut respons anggota DPR ini menunjukkan mereka tidak pro rakyat, tidak pro kesejahteraan rakyat dan negara, serta tidak pro pada kemajuan negaranya.

"Karena nampak DPR menurut versi saya, tidak membela kepentingan umum, tapi membela kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Boyamin.

Secara terpisah, Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro juga menilai Johanis Tanak hanya sedang 'menjilat' DPR agar dapat terpilih kembali sebagai pimpinan KPK.

"Saya merasa Johanis Tanak sedang merayu bahkan bisa dikatakan 'menjilat' DPR untuk dipilih kembali sebagai pimpinan KPK. Hanya dengan cara itu dia kemudian bisa mendapatkan advice atau privilege dari para anggota DPR yang sebenarnya anggota DPR sejalankan (dengan usulan ini)," tutur Castro, Kamis (21/11/2024).

Diketahui, saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK bersama Komisi III DPR, Selasa (19/11/2024)  Johanis Tanak sebut akan hapus kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) jika terpilih menjadi pimpinan KPK. "Seandainya saya bisa jadi ketua, saya tutup, close, karena itu enggak sesuai KUHAP," kata Tanak yang disambut riuh tepuk tangan para anggota dewan.

Selain itu, Tanak menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi yang dilakukan oleh seorang dokter. Dalam operasi penanganan medis, ujarnya, segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan.

Di hari berikutnya, Komisi III DPR memilih Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Secara keseluruhan ia meraih 46 suara dan 45 suara untuk posisi ketua, berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Selain Setyo, empat calon Pimpinan KPK lainnya yang mendapatkan suara terbanyak, yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. "Clear ya, langsung hitung Dewas, tolong diabadikan dulu," tutur Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.