tirto.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap meminta Apple Inc. untuk merealisasikan kekurangan investasi yang sudah dijanjikan sebelumnya sebesar total komitmen Rp1,7 triliun meski Apple baru-baru ini menawarkan proposal investasi baru senilai 100 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp1,58 triliun (kurs Rp15.800 per dolar AS). Proposal investasi Apple senilai 100 juta dolar AS itu pun disebut sudah disampaikan ke Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK).

“Tapi kan janji tetap lah janji, yang harus dipenuhi oleh Apple dan kita tahu bahwa Apple adalah perusahaan global yang besar, yang kami tentu berpegang pada janjinya dan kita tahu lah bahwa angka Rp271 miliar itu kan bukanlah angka yang besar buat Apple,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, kepada awak media, di Kementerian Perindustrian, Kamis (21/11/2024).

Kemenperin pun masih enggan menerbitkan izin edar seri iPhone 16 karena investasi tersebut belum direalisasikannya. Pun dengan proposal investasi baru Apple yang sampai saat ini juga sedang dipelajari pemerintah sehingga belum memberikan lampu hijau bagi perusahaan teknologi asal California itu menanamkan modalnya di Indonesia.

“Nanti akan kita bahas apakah memang di dalam proposal Apple yang menyatakan bahwa utang sisa investasinya itu apakah masuk atau tidak. Masih sedang kami perdalam. Jadi belum bisa diputuskan apakah Rp100 juta ini bisa bikin (pemerintah menerima proposal investasi)... Belum, belum diputuskan kami menerima,” tegas Febri.

Meski belum ada izin edar untuk iPhone 16, Kemenperin mencatat sejak 25 Oktober sampai 10 November 2024 sudah ada sekitar 11 ribu unit seri Apple 16 yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, Febri pun tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI dari gawai-gawai yang sudah masuk ke Tanah Air tersebut.

“Termasuk iPhone yang masuk ke Indonesia dan diperjualbelikan lewat jalur bawaan penumpang dan tentu kita sekali lagi tetap minta agar marketplace untuk tidak menayangkan iPhone 16 series untuk diperjualbelikan,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, menilai, sikap tegas pemerintah ini perlu mendapat apresiasi. Ia menilai, pemerintah memang harus memegang teguh prinsip dan aturan yang telah diterapkan, terutama dalam kebijakan strategis seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Secara nominal, tawaran investasi Apple memang terlihat menggiurkan, namun jika pemerintah tunduk pada kepentingan korporasi asing tanpa memastikan kepatuhan pada regulasi yang ada, harga diri bangsa akan dipertaruhkan.

“Keputusan yang melunak demi keuntungan jangka pendek justru berisiko menciptakan preseden buruk di masa depan. Jika tawaran Apple diterima tanpa memaksa mereka memenuhi kewajiban TKDN, pemerintah akan memberikan sinyal bahwa regulasi di Indonesia bisa dinegosiasikan, bahkan dilanggar, selama ada iming-iming investasi besar,” kata Anwar kepada Tirto, Kamis (21/11/2024).

tirto.id - Bisnis

Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher