Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur ingin melakukan penertiban administrasi atas aset yang dimiliki. Ketua PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan upaya itu terbantu lewat kerja sama dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Gus Kikin mengakui, masih banyak aset milik NU seperti tanah wakaf hingga tanah milik yang belum memiliki sertifikat. Menurutnya, proses sertifikasi aset-aset milik NU akan ditingkatkan.

"Karena di lingkungan Nahdlatul Ulama itu ya, kita sendiri merupakan suatu organsiasi yang sifatnya perkumpulan, jadi dulunya juga engga begitu tertib dalam beradministrasi," kata Gus Kikin di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

"Kita menyadari memang banyak permasalahan tanah ini, sertipfikat tanah, tanah wakaf non produktif, tanah wakaf produktif. NU sudah lama sekali ini ada permasalahan sertifikat-sertifikat tanah, utamanya tanah-tanah yang diperuntukan untuk tempat-tempat ibadah," ucapnya.

Dia mengatakan, kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN akan membantu meningkatkan upaya PWNU Jatim untuk tertib administrasi.

"Ini hari yang baik ini dalam rangka penandatanganan MoU dan juga perjanjian kerja sama antara PWNU Jawa Timur yang kita menaungi 45 cabang Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu tertib administasi bagi lingkungan Nahdlatul Ulama," jelasnya.

"Muhammadiyah juga sama, sudah ada MoU juga. Semua, ini semua, rakyat semua ini. Ini kebetulan karena kita di sini saja, jadinya NU, datang ke sini. Tapi semua akan kita permudah. Termasuk aset gereja juga. Kalau gereja biasanya lebih tertib malah biasanya," kata Nusron.