Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengkritisi kenaikan PPN 12 persen pada Januari 2025 mendatang. Ia mengkhawatirkan keberlangsungan pada pelaku UMKM di tengah ekonomi yang masih mengalami pemulihan.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan sektor UMKM. Daripada menaikkan PPN, Pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif," kata Evita dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

Meskipun kenaikan PPN tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menurut Evita, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Ia mengkhawatirkan kebijakan itu akan berdampak pada UMKM.

"Kami memahami maksud Pemerintah untuk peningkatan pendapatan, tapi sekarang gejolak ekonomi sudah banyak berdampak signifikan ke rakyat. Pikirkan juga nasib jutaan UMKM yang akan terdampak, termasuk pekerja yang hidup dari sana," ujarnya.

Politisi PDIP ini mengingatkan ketika PPN meningkat maka harga barang dan jasa juga akan naik sehingga daya beli masyarakat akan terpengaruh. Khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Sementara sektor UMKM akan sangat bergantung pada stabilitas daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, sudah pasti produk UMKM cenderung turun seiring dengan naiknya harga jual.

Padahal, menurut Evita, kebijakan yang berfokus pada pembenahan sistem administrasi pajak dan efisiensi belanja negara akan lebih bermanfaat bagi perekonomian ketimbang membebani UMKM dengan kenaikan pajak.

"Kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi menambah beban pada pelaku UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia," sebutnya.

"Tentunya ini mengurangi daya saing produk UMKM di pasar. Situasi ini akan membuat konsumen memilih produk impor yang lebih murah dan mengakibatkan ketimpangan pasar serta mempersulit UMKM untuk mempertahankan pangsa pasar mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Evita menilai UMKM membutuhkan kehadiran negara dalam membuka pasar agar hasil produksi mereka terserap dengan baik. Bukan hanya akses pasar domestik saja, tapi juga sampai ke pasar global agar produk UMKM Indonesia bisa bersaing di kancah internasional.

"Termasuk akses networking juga. Pemerintah bisa membantu UMKM bekerjasama dengan BUMN atau pihak Pemda untuk mendukung memasarkan produknya," ujar Evita.

Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM, khususnya dari sisi digitalisasi. Di era globalisasi seperti saat ini, Evita menyebut UMKM sangat perlu memasarkan produknya di pasar digital sehingga pelatihan tersebut sangat dibutuhkan.

"UMKM ini harus melek digital karena kalau tidak tembus di pasar digital seperti melalui e-commerce ataupun lainnya kita akan ketinggalan," jelasnya.

(eva/eva)