Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029, Johanis Tanak kepada RMOL, Rabu, 20 November 2024.

"Kejaksaan tidak pakai OTT/tangkap tangan tapi mereka sukses menangani perkara Tipikor, begitu juga Polri," kata Tanak.

Sebelumnya, saat fit and proper test di DPR, Tanak menyatakan akan menghapus OTT jika kembali menjadi pimpinan KPK. 

Tanak mengatakan, kesuksesan penanganan perkara Tipikor bukan dilihat dari ada atau tidaknya OTT, tapi bagaimana mencegah korupsi dan menindak bila ada yang melakukan Tipikor.

Karena, kata Tanak, KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi akan melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UU.

"Pertanyaan saya, apakah ada dalam UU Tipikor atau dalam UU KPK yang mengatur tentang OTT, sepengetahuan saya tidak ada. Ada kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati," pungkas Tanak.